YGHL Desak Menteri LHK RI Evaluasi Proyek KFW di Aceh Selatan

- Jurnalis

Rabu, 7 September 2022 - 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Direktur YGHL Aceh Selatan, Sarbunis.

Caption: Direktur YGHL Aceh Selatan, Sarbunis.

Aceh Selatan || Rega Media News

Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL) Aceh Selatan mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI untuk mengevaluasi Proyek Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE) di Aceh Selatan.

“Proyek ini atas kerja sama hibah Pemerintah Jerman (KFW) dengan Pemerintah Republik Indonesia,” kata Direktur YGHL Aceh Selatan, Sarbunis kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu (7/9/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai proyek tersebut telah berjalan sejak tahun 2015 sampai sekarang namun tidak memiliki dampak terhadap penyelamatan hutan dan tutupan lahan di ekosistem leuser.

Baca Juga :  Pilgub Jatim 2018, Di Sumenep Berpotensi Tidak Ada Ancaman Yang Berarti

“Justru bencana ekologi terus terjadi di Aceh Selatan, sebagaimana bencana banjir yang terjadi seminggu yang lalu, dimana salah satu faktor penyebab akibat deforestasi hutan semakin tinggi,” ungkapnya.

Tentunya, sambungnya, sebagian besar deforestasi terjadi dalam kawasan ekosistem leuser yang merupakan bagian dari wilayah intervensi proyek KFW.

“Selain itu, kami menilai proyek KFW gagal tidak berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dipinggir hutan yang selama ini menjadi tombak penyelamat ekosistem Leuser,” ucapnya.

Untuk itu, YGHL mendesak Menteri LHK untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan proyek BCCPGLE – KFW di Aceh Selatan.

Baca Juga :  Wabup Sampang Harapkan Semua Stakeholder Ikut Mendukung Pemilu 2019

Proyek tersebut tidak hanya bermasalah terkait substansi pelaksanaan dan capaian, juga tim manajemen proyek tidak membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat sipil yang ada di Aceh Selatan.

Selain Menteri LHK, YGHL juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh juga ikut melakukan evaluasi terhadap proyek dimaksud.

“Tidak hanya cukup menerima laporan periodik, akan tetapi DLHK Aceh juga harus memastikan proyek tersebut terlaksana apa adanya dilapangan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Jalin Silaturahmi, Kepala ULP PLN Ketapang Sampaikan Permintaan Maaf Atas Gangguan Yang Terjadi
GMNI Pamekasan Desak Kejari Berantas Budaya Korupsi
Revitalisasi Alun-Alun Perkuat Identitas Bangkalan
Listrik Padam Berhari-Hari, Warga Gunung Rancak Keluhkan Layanan PLN
Cuaca Ekstrem, Warga Sumenep Diimbau Siaga Bencana
Demi Sukseskan Program Presiden, Dandim Sampang Rela Turun Gunung
IGD Membludak, Bupati Sampang Dorong Percepatan Relokasi RSMZ
IWO Ajak Pelajar Pamekasan Cintai Bahasa Daerah

Berita Terkait

Rabu, 10 Desember 2025 - 15:29 WIB

Jalin Silaturahmi, Kepala ULP PLN Ketapang Sampaikan Permintaan Maaf Atas Gangguan Yang Terjadi

Selasa, 9 Desember 2025 - 19:02 WIB

GMNI Pamekasan Desak Kejari Berantas Budaya Korupsi

Selasa, 9 Desember 2025 - 11:26 WIB

Revitalisasi Alun-Alun Perkuat Identitas Bangkalan

Selasa, 9 Desember 2025 - 06:27 WIB

Listrik Padam Berhari-Hari, Warga Gunung Rancak Keluhkan Layanan PLN

Senin, 8 Desember 2025 - 21:15 WIB

Cuaca Ekstrem, Warga Sumenep Diimbau Siaga Bencana

Berita Terbaru

Caption: personel BPBD dan Polairud Polres Sampang saat berupaya mengevakuasi mayat misterius yang ditemukan mengapung, (sumber foto: BPBD Sampang).

Peristiwa

Mayat Misterius Terapung di Perairan Sampang

Rabu, 10 Des 2025 - 14:14 WIB

Caption: Tolak Amir aktivis muda tunjukkan surat tanda terima laporan dari Satreskrim Polres Sumenep, terkait dugaan penyelewengan solar subsidi, (dok. foto istimewa).

Hukum&Kriminal

Aktivis Bongkar Dugaan Permainan Solar Subsidi di SPBU Gedungan

Selasa, 9 Des 2025 - 21:35 WIB

Caption: aksi demo GMNI, Syaifus Suhada' lantang dibarisan depan mendesak Kejari Pamekasan bertindak secara tegas berantas korupsi, (dok. Kurdi, Rega Media).

Daerah

GMNI Pamekasan Desak Kejari Berantas Budaya Korupsi

Selasa, 9 Des 2025 - 19:02 WIB