Jakarta-, Pemihan Umum (Pemilu) sudah didepan mata, berbagai tahapan sudah dilakukan, seperti pembentukan KPPS yang akan bertugas di PPS
Terbaru rekrutmen PTPS sudah dilakukan, dan mulai Senin (22/1/24) sebagian Panwascam telah melakukan pengukuhan terhadap peserta yang lolos menjadi PTPS
Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas.
PTPS bertugas di TPS dengan besaran honor Rp.1 juta rupiah dan dibentuk oleh Bawaslu melalui Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan tersebut disahkan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, pada 7 September 2022.
PTPS terdiri dari satu orang disetiap TPS, hal tersebut berdasarkan Pasal 66, Ayat 2, jumlah anggota PTPS untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang
Apa saja tugas PTPS?
Berikut tugas PTPS berdasarkan Pasal 66 Ayat 3, diantaranya;
Pengawasan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS;
Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan;
Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan;
Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
Wewenang PTPS
Kewenangan yang dimiliki Pengawas TPS tercantum dalam Buku Saku PTPS 2019 terbitan Bawaslu. Di bawah ini wewenang PTPS:
Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan, pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan, administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara;
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apa saja kewajiban PTPS?
Berikut ini kewajiban PTPS:
Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa;
Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan.
Konsultasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa;
Konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan dengan persetujuan Panwaslu Kelurahan/Desa;
Koordinasi dengan Pengawas TPS yang masih dalam satu wilayah kelurahan/desa atau nama lain;
Koordinasi dengan Pengawas TPS di luar wilayah kelurahan/desa atau nama lain.