Aceh Selatan || Rega Media News
Direncanakan pada Selasa tanggal 18 Mei 2021, Pemkab Aceh Selatan melakukan rapat mendadak terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih tidak mampu membangkitkan daerah.
Selain itu, dinilai masih riskan untuk bisa bangkit dan bersaing dengan daerah tetangga yang notabene pecahan dari Kabupaten Aceh Selatan. Hal itu dikatakan T.Sukandi selaku pemerhati kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
Mantan Ketua PDI-P Kabupaten Aceh Selatan ini, membeberkan sejumlah fakta terkait anjloknya PAD daerah, disebabkan target belum bisa di rasionalkan dan banyak perusahaan penambang yang kerab tidak tersentuh Pemkab seakan dibiarkan begitu saja.
“Seharusnya Pimpinan Daerah yaitu Bupati Tgk Amran harus jeli dan berani, mana perusahaan yang bisa menambah income pendapatan daerah, bukan hanya membiarkan membawa limbah yang dihasilkan dari perut bumi Kabupaten ini. Namun tidak ada manfaat sedikitpun untuk daerah,” cetusnya T.Sukandi.
PAD merupakan kamuflase seorang Pimpinan Daerah agar daerah yang dipimpinnya itu bisa maju dan hebat dari Kabupaten lain. Namun jauh beda jika dibandingkan dengan Daerah lain yang kian maju dan hebat walaupun disaat pandemi yang menggoncang dunia.
“Kabupaten lain punya konsep kemajuan dan target yang begitu mapan untuk mencapai pendapatan asli daerah, bukan hanya untuk menyampaikan dengan teori semata Asal Bapak Senang (ABS),” ucapnya, Senin (17/05/21).
Kemajuan Kabupaten lain mereka selalu mendapat dukungan dan pemikiran dari pihak lain, semisal dari Staf Ahli yang pernah tau roh Aceh Selatan dan orang diluar Kabinet Pemerintah sekarang yang sifatnya visioner.
“Hal itu untuk terobosan baru dalam rangka peningkat PAD yang kita tahu secara Nasional Devisa Negara menurun sama dan sebangun Provinsi dan Kabupaten/Kota PADnya anjlok akibat covid-19 melanda dunia, tapi hal itu bukan terus menerus dijadikan alasan untuk berdiam diri menerima keadaan,” terang T.Sukandi.
Menurutnya, tanpa ada usaha melihat secara cermat peluang yang ada di berbagai sektor yang kita punya di masing-masing daerah, maka dimana ada kemauan tentu pasti ada jalan.
“Akan tetapi tidak cukup dengan membuka dan mencari peluang baru dalam meningkatkan pendapatan, akan tetapi kita mesti juga mesti menyeimbangkan belanja pengeluaran dengan berbasis kebutuhan,” tandasnya.
Maka oleh karena itu, ia menyarankan apabila diantaranya TC dan tunjangan lain tidak mampu dibayarkan, maka program tersebut diganti dengan sistem TUKIN (Tunjangan Kinerja).
“Maka inilah tunjangan yang diberikan berdasarkan kinerja, tidak seperti TC semua dibagi dengan cara sama rata dan sama rasa ini tidak efektif dan efesien,” tutur T.Sukandi.
Tidak edukatif dan tidak konstruktif pegawai yang rajin dan yang malas dinilai sama. “Bahayanya lagi jangan sampai eksekutif diintervensi atau didikte legislatif, karena hal ini sangat memalukan dan membahayakan tata kelola Keuangan Daerah yang bersifat transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
