Mahasiswa Sampang Jabodetabek Desak Petronas Hentikan Eksploitasi Tanpa Kontribusi

- Jurnalis

Selasa, 20 Mei 2025 - 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Ikatan Mahasiswa Sampang Jabodetabek saat aksi demo didepan kantor Petronas, (dok. regamedianews).

Caption: Ikatan Mahasiswa Sampang Jabodetabek saat aksi demo didepan kantor Petronas, (dok. regamedianews).

Jakarta,- Ikatan Mahasiswa Sampang Jabodetabek gelar aksi demo, di depan kantor Petronas, di Jakarta, Selasa (20/5/25).

Dalam aksi demonya, mahasiswa asal kota Bahari ini mendesak Petronas, untuk menghentikan eksploitasi tanpa kontribusi.

Faris koordinator aksi mengungkapkan, Participating Interest (PI) sebesar 10% merupakan kebijakan strategis pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah penghasil migas, untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam ini,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 serta Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016.

“Mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menawarkan 10% kepemilikan wilayah kerja migas kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jelasnya.

Namun hingga saat ini, PT PETRONAS yang telah lama beroperasi di Kabupaten Sampang, belum merealisasikan kewajiban tersebut.

“Hal ini menimbulkan kekecewaan dan keresahan yang mendalam bagi masyarakat Sampang,” tegas Faris dalam orasinya.

Baca Juga :  Silaturahmi Ke Kantor Pusat Rabithah Alawiyah, Kapolri Ajak Habib Zen Jaga Harkamtibmas Bersama

Ia mengatakan, bertahun-tahun eksplorasi dan produksi migas dilakukan, masyarakat Sampang tidak merasakan manfaat.

“Bahkan kontribusi positif dari keberadaan perusahaan tersebut,” imbuh Faris.

Menurutnya, situasi ini mencerminkan ketidakadilan bagi masa depan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sampang.

Maka dari itu, pihaknya menuntut SKK Migas dan Kementerian ESDM, segera mengambil langkah tegas terhadap PT Petronas.

“Karena telah mengabaikan kewajiban hukumnya,” tegas Faris.

Selain itu, ia mendesak agar eksplorasi dan produksi migas oleh PT PETRONAS dihentikan sementara.

“Sampai Participating Interest (PI) 10% direalisasikan secara nyata kepada daerah,” tandasnya.

Kendati demikian, juga mendesak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera mencabut izin usaha PT Petronas.

“Karena tidak menjalankan amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat,” bebernya.

Baca Juga :  Satgas Yonmek 521/DY Gagalkan Penyelundupan Ribuan Botol Miras

Ia mengungkapkan, masyarakat dan mahasiswa Sampang belum merasakan kontribusi positif dari aktivitas PT Petronas.

“Sejak 2015, produksi migas oleh PT Petronas terus berlangsung, namun masyarakat justru merasa dirugikan,” ungkap Faris dalam orasinya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Presiden Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asing ini.

“Karena telah mengeruk kekayaan alam bangsa, namun tidak memenuhi kewajiban bagi pembangunan daerah,” tandasnya.

Pihaknya meminta transparansi dari PT Petronas dan Kementerian ESDM mengenai lokasi sumur eksplorasi.

Menurut data dari Pemkab Sampang, hanya berjarak 3,4 mil dari garis pantai wilayah yang masuk dalam yurisdiksi hak daerah.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini, sampai keadilan ditegakkan dan PT Petronas harus bertanggung jawab,” tegas Faris.

Berita Terkait

Warga Sampang Dapat Becak Listrik Dari Prabowo
Kunker Ke Sampang, Menkes: Kusta Bukan Kutukan
PMI di Korsel Meninggal Saat Kerja, Pemerintah Beri Bantuan
Pramudya Jabat Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang
Rekrutmen Sekolah Kedinasan di Sampang Resmi Dibuka
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM
Bupati Sampang Genjot Dua Program Prioritas

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 20:47 WIB

Warga Sampang Dapat Becak Listrik Dari Prabowo

Selasa, 8 Juli 2025 - 15:08 WIB

Kunker Ke Sampang, Menkes: Kusta Bukan Kutukan

Jumat, 4 Juli 2025 - 11:23 WIB

PMI di Korsel Meninggal Saat Kerja, Pemerintah Beri Bantuan

Jumat, 4 Juli 2025 - 07:39 WIB

Pramudya Jabat Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Jumat, 20 Juni 2025 - 10:22 WIB

Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang

Berita Terbaru

Caption: Wakil Gubernur Jawa Timur (Emil Elestianto Dardak), menyerahkan surat pengurangan masa pidana bagi anak binaan LPKA Kelas I Blitar.

Daerah

Momen HAN 2025: Anak Binaan Punya Hak Sama

Rabu, 23 Jul 2025 - 23:12 WIB

Caption: Bupati Bangkalan Lukman Hakim, menemui aksi demo dari PMII Bangkalan, (dok. regamedianews).

Daerah

Didemo PMII, Bupati Bangkalan Sebut Lakukan Pembenahan

Rabu, 23 Jul 2025 - 21:18 WIB

Caption: Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Sigit Ekan Sahudi, cek surat kendaraan pengendara motor saat gelar Operasi Patuh Semeru 2025 di wilayah Kecamatan Ketapang, (dok. Polantas Sampang).

Daerah

Tak Pakai Helm, Dominasi Pelanggar Lalin di Sampang

Rabu, 23 Jul 2025 - 17:15 WIB

Caption: Kepala Rutan Kelas IIB Sampang, Kamesworo, memberikan tali asih kepada sejumlah anak warga binaan, (sumber foto: Rutan Sampang).

Daerah

Rutan Sampang Peduli Anak Warga Binaan

Rabu, 23 Jul 2025 - 11:54 WIB

Caption: Bupati Bangkalan Lukman Hakim tanda tangani Surat Edaran 'Berdoa', didepan habaib dan ulama', (dok. Prokopim Pemkab Bangkalan).

Daerah

Bupati Bangkalan Keluarkan Edaran ‘Wajib Berdoa’

Rabu, 23 Jul 2025 - 09:08 WIB