Gonjang Ganjing BPD, Warga Desa Tlagah Datangi DPRD Sampang

- Jurnalis

Selasa, 25 Oktober 2016 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

img-20161025-00647

Sampang  (regamedianews.com) – Sekitar pukul 10.30 wib (25/10/2016) warga Desa Tlagah Kecamatan Banyuates bersama LPK Komnas PKPU mendatangi Kantor DPRD Kab. Sampang guna mengklarifikasi terkait adanya Pembentukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tlagah  disinyalir tidak sesuai prosedur, kedatangan warga sudah ketigalinya, mereka meminta kepada DPRD untuk bisa bertindak tegas atas apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan BPD Desa Tlagah.

Kedatangan warga ditemui  oleh Moh. Hodai Ketua Komisi I DPRD Kab. Sampang ditemani anggota komisi I Agus Husnul Yaqin dan Syamsudin, dalam audensinya Hodai mempersilahkan kepada perwakilan warga untuk menjelaskan bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikesempatan tersebut Handriyanzah tokoh masyarkat bersama tokoh-tokoh lain dari perwakilan 8 dusun dan juga Komnas PKPU, dalam audensinya  menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Juli dan 08 Agustus 2016 dirinya mewakili warga melayangkan surat pengaduan kepada Bupati Sampang dengan tembusan DPRD Kab. Sampang terkait mekanisme pemilihan calon BPD Desa Tlagah Kecamatan Banyuates, menurutnya tidak sesuai dengan UUD RI No 6 Tahun 2014, Perda No 2  Tahun 2015, Perbup No 40 Tahun 2015, hal tersebut terbukti dengan adanya fakta dilapangan bahwa panitia tidak mengeluarkan pengumuman atau pemberitahuan tentang pendaftaran calon BPD tersebut kepada warga.

Baca Juga :  Tim Verval Bantah Dugaan 12 Nama Fiktif Penerima Insentif Guru di Bangkalan

“Sebelumnya saya mendapat info dari warga bahwa pendaftaran calon BPD sudah dibuka, namun ketika salah satu warga mau mencalonkan diri, kata panitia pendaftaran sudah ditutup, ini sangat aneh, anehnya lagi kenapa sampai saat ini surat yang kami layangkan tidak ada tanggapan satupun dari pemerintah bahkan DPR pun diam” tuturnya.

Moh. Hodai Ketua Komisi I DPRD Sampang dalam audensinya mengatakan benar surat dikirim dengan tembusan DPRD Sampang akan tetapi surat diterima setelah pelantikan BPD selesai, “kami sudah kroscek kebawah bahkan telah memanggil Camat Banyuates dirinya mengatakan apa yang dilakukan oleh panitia BPD sudah sesuai aturan yang ada” jelasnya. “Kami disini tidak bisa memutuskan apa-apa, apalagi mencabut SK yang sudah diturunkan, poksi kami hanya meluruskan permasalahan dan tidak ada eksekutor” imbuhnya.

Sambung Zaynal Abidin Ketua LPK Komnas PKPU dirinya mendesak  DPRD Kab. Sampang untuk segera memanggil pihak terkait, duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi saat ini serta mencari jalan keluar terbaik. Membahas tentang surat, dirinya sangat kecewa kepada DPRD Sampang atas keterlambatan kordinasi, meskipun dalam surat tersebut hanya tembusan bukan ditujukan kepada DPR, setidaknya DPR cepat ambil tindakan.

Usai menemui warga Moh. Hodai saat dikonfirmasi diruang kerjanya menambahkan, Komisi I DPRD Sampang akan memanggil pihak terkait untuk dipertemukan namun masih belum bisa menentukan waktunya. Ditanya kronologis yang terjadi, Komisi I menilai bahwa menurut warga apa yang dilakukan panitia BPD sudah tidak sesuai dengan Perbup, namun DPRD tidak bisa langsung memvonis, harus mengklarifikasi terlebih dahulu kepada panitia dan camat yang mempunyai kewenangan melantik BPD. Intinya dalam permasalahan ini dua kubu sama – sama mengklaim benar dan DPRD hanya bisa memberi solusi untuk melakukan upaya hukum. “Langkah selanjutnya kami akan memanggil Camat, Pemdes, Kabag Hukum, dan Kasipem Kec. Banyuates” imbuhnya.

Baca Juga :  Warga Desa Ketapang Timur Sampang Antusias Ikuti Vaksinasi Massal

Ditempat lain Handriyanzah didampingi H. Masukri (tokoh dusun toguran) menilai bahwa Komisi I kurang sigap dalam menerapkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah sehingga terlaksana pelantikan BPD di Desa Tlagah yang terkesan dipaksakan. Padahal surat pengaduan masyarakat sudah dua kali dilayangkan jauh sebelum terjadi pelantikan, “tahu atau tidak tahu…?” ucapnya. Pada intinya solusi yang diberikan oleh Komisi I kepada warga Desa Tlagah tidak begitu memuaskan, langkah selanjutnya akan menunggu saran dari Komisi I dan bagaimana jalan keluar terbaik, “saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, khususnya di Desa Tlagah” Ungkapnya. (har/din)

Berita Terkait

Pemkab Sampang Dorong Transformasi ‘Pemerintah Digital’
Momen HAN 2025: Anak Binaan Punya Hak Sama
Didemo PMII, Bupati Bangkalan Sebut Lakukan Pembenahan
Tak Pakai Helm, Dominasi Pelanggar Lalin di Sampang
Rutan Sampang Peduli Anak Warga Binaan
Bupati Bangkalan Keluarkan Edaran ‘Wajib Berdoa’
Disidak !, Proyek BK Desa Apaan Digaris Aman
Operasi Patuh di Bangkalan Jaring 604 Pelanggar

Berita Terkait

Kamis, 24 Juli 2025 - 08:57 WIB

Pemkab Sampang Dorong Transformasi ‘Pemerintah Digital’

Rabu, 23 Juli 2025 - 23:12 WIB

Momen HAN 2025: Anak Binaan Punya Hak Sama

Rabu, 23 Juli 2025 - 21:18 WIB

Didemo PMII, Bupati Bangkalan Sebut Lakukan Pembenahan

Rabu, 23 Juli 2025 - 17:15 WIB

Tak Pakai Helm, Dominasi Pelanggar Lalin di Sampang

Rabu, 23 Juli 2025 - 09:08 WIB

Bupati Bangkalan Keluarkan Edaran ‘Wajib Berdoa’

Berita Terbaru

Caption: potongan video viral, saat polisi melakukan penangkapan terhadap terduga bandar narkoba, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Pelaku Narkoba di Proppo Kembali Digerebek

Kamis, 24 Jul 2025 - 17:53 WIB

Caption: Wakil Gubernur Jawa Timur (Emil Elestianto Dardak), menyerahkan surat pengurangan masa pidana bagi anak binaan LPKA Kelas I Blitar.

Daerah

Momen HAN 2025: Anak Binaan Punya Hak Sama

Rabu, 23 Jul 2025 - 23:12 WIB

Caption: Bupati Bangkalan Lukman Hakim, menemui aksi demo dari PMII Bangkalan, (dok. regamedianews).

Daerah

Didemo PMII, Bupati Bangkalan Sebut Lakukan Pembenahan

Rabu, 23 Jul 2025 - 21:18 WIB

Caption: Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Sigit Ekan Sahudi, cek surat kendaraan pengendara motor saat gelar Operasi Patuh Semeru 2025 di wilayah Kecamatan Ketapang, (dok. Polantas Sampang).

Daerah

Tak Pakai Helm, Dominasi Pelanggar Lalin di Sampang

Rabu, 23 Jul 2025 - 17:15 WIB