Sampang, (regamedianews.com) – Sekitar pukul 10.30 WIB, puluhan aktivis dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang dengan gabungan sejumlah santri melakukan aksi demo ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (14/08/2017) terkait penerapan lima hari sekolah melalui Full Day School (FDS) sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, terus mendapat penolakan.
“Kami minta wakil rakyat juga menyerukan aspira kami. Kami menolak Full Day School, kami mengutuk antek-antek yang menerapkan itu. Maka dari itu, kami minta semua fraksi di DPRD Sampang menandatangi sikap penolakan FDS,” teriak korlap aksi PMII, Lukman Hakim didepan pintu gerbang kantor DPRD setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ada sebanyak 1.600 lebih Madrasah Diniyah yang akan dikena dampak atas kebijakan tersebut. Jelas hal ini akan berdampak kepada psikologi siswa karena marasa terkekang terlalu lama di kelas. Dan lebih jelas, siswa di Sampang notabene belajar dan mengaji di pesantren.
“Apabila peraturan tersebut masih diberlakukan maka akan berdampak kepada beberapa elemen, diantaranya berdampak pada psikis siswa lantaran siswa merasa terkekang di sekolah begitu lama, kurangnya interaksi anak dengan orang tua di lingkungan rumahnya, sehingga orang tua cenderung melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak dan akan berdampak pada keberadaan Madrasah Diniah untuk siap-siap gulung tikar,” terangnya.
Sementara Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah dihadapan massa mengaku telah melakukan rapat pimpinan dan seluruh anggota DPRD bahwa Instansinya telah sepakat melakukan penolakan terhadap pemberlakuan FDS. Hanya saja penolakan tersebut belum didengar oleh pemerintah pusat.
“Kami berterima kasih kepada PC PMII Sampang, yang telah berpartisipasi dalam aksi Damai Penolakan Full Day School, kami yakin semua Fraksi di sini juga menolak hal tersebut, kami hanya menunggu surat edaran dari Pemkab Sampang yang berbentuk instruksi untuk menolak FDS. Ormas Islam dari NU, Muhammadiyah, dan pihak-pihal lain semuanya menolak pemberlakuan FDS karena tidak cocok untuk di Sampang. Kami dari DPRD Sampang dengan tegas menolak penerapan Full Day School,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, usai mendengar pernyataan penolakan dari parlemen tersebut, massapun melanjutkan ke kantor Pemda setempat. Namun sayang, Bupati Sampang, Fadhilah Budiono sedang berada di kantornya. Sementara Sekda Sampang Puthut Budiono sedang memimpin rapat, sehingga puluhan massa yang ditemui oleh Asisten I Sekretariat Pemda, Nurul Hadi membubabrkan diri. Namun para massa berjanji akan melakukan aksi lanjutan untuk menindaklanjutinya. (adi)
