Disnakertrans Sumenep; Mayoritas TKI Ilegal Dari Wilayah Kepulauan

- Jurnalis

Senin, 11 Desember 2017 - 07:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, (regamedianews.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, mencatat selama 2017 sebanyak 80 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari negara tetangga karena terbentur persoalan keimigrasian. Dari jumlah tersebut 90 persen berasal dari daerah kepulauan dan 20 persen berasal dari daerah daratan.

Kepala Disnakertrans Sumenep, Mohammad Fadilah mengungkapkan, Gelombang pemulangan TKI ilegal sudah berlangsung sejak awal 2017. Hingga saat ini sudah mencapai 80 orang. Saat ini diyakini masih banyak TKI ilegal di negeri jiran. Bahkan diyakini di antaranya sedang menjalani hukuman karena tidak mengantongi surat izin tinggal dan kerja, melainkan hanya memiliki surat paket wisata.

“Rata-rata daerah tujuan TKI ilegal asal Sumenep ke daerah Malaysia dan Arab Saudi. Banyak dari TKI ilegal itu tidak mengantongi surat apa pun, sehingga mereka ditangkap dan dipenjara. Nah, setelah keluar baru kemudian dideportasi ke Indonesia,” tandasnya, Senin (11/12/2017).

Menurut Fadilah, Persoalan TKI ilegal dari Sumenep berlangsung sejak puluhan tahun silam. Mereka berangkat melalui jalur laut sehingga lepas dari pengawasan. Kecenderungan masyarakat masuk Malaysia melalui jalur ilegal karena pengaruh cukong-cukong atau calo yang hanya akan mengeruk keuntungan dari bisnis gelap distribusi TKI Ilegal ke Malaysia.

Baca Juga :  BPBD: Ada Tiga Wilayah di Pamekasan Kerap Terjadi Bencana Saat Musim Hujan

“Karena kalau melalui jalur ilegal lambat laun mereka akan tertangkap dan dipenjara lalu dipulangkan paksa. Padahal mereka berangkat ke Malaysia juga sudah mengeluarkan uang tidak sedikit. Sementara tahun ini angka TKI ilegal yang dipulangkan mengalami penurunan dibandingkan 2016. Angka penurunan TKI yang dideportasi itu kalo dipersentasikan sekitar 4 sampai 5 persen,” pungkasnya. (sap)

Berita Terkait

Mahmud Lanjutkan Estafet Kepemimpinan PWI Bangkalan
Pemkab Bangkalan – UTM Jalin MoU Beasiswa dan Pascasarjana
Jalin Silaturahmi, Kepala ULP PLN Ketapang Sampaikan Permintaan Maaf Atas Gangguan Yang Terjadi
GMNI Pamekasan Desak Kejari Berantas Budaya Korupsi
Revitalisasi Alun-Alun Perkuat Identitas Bangkalan
Listrik Padam Berhari-Hari, Warga Gunung Rancak Keluhkan Layanan PLN
Cuaca Ekstrem, Warga Sumenep Diimbau Siaga Bencana
Demi Sukseskan Program Presiden, Dandim Sampang Rela Turun Gunung

Berita Terkait

Rabu, 10 Desember 2025 - 21:10 WIB

Mahmud Lanjutkan Estafet Kepemimpinan PWI Bangkalan

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:39 WIB

Pemkab Bangkalan – UTM Jalin MoU Beasiswa dan Pascasarjana

Rabu, 10 Desember 2025 - 15:29 WIB

Jalin Silaturahmi, Kepala ULP PLN Ketapang Sampaikan Permintaan Maaf Atas Gangguan Yang Terjadi

Selasa, 9 Desember 2025 - 19:02 WIB

GMNI Pamekasan Desak Kejari Berantas Budaya Korupsi

Selasa, 9 Desember 2025 - 11:26 WIB

Revitalisasi Alun-Alun Perkuat Identitas Bangkalan

Berita Terbaru

Caption: Wakil Ketua PWI Jatim Mahmud Suhermono, serahkan bendera pataka PWI Bangkalan kepada Mahmud Ismail, (dok. foto istimewa).

Daerah

Mahmud Lanjutkan Estafet Kepemimpinan PWI Bangkalan

Rabu, 10 Des 2025 - 21:10 WIB

Caption: Hendra juru bicara 'Pemuda Melek Hukum dan Mencari Keadilan', ditemui awak media usai antar surat rencana audiensi ke Polres Sampang, (dok. Harry, Rega Media).

Hukum&Kriminal

‘Pemuda Melek Hukum’ Soroti Penegakan Hukum di Polres Sampang

Rabu, 10 Des 2025 - 18:41 WIB