Pamekasan, (regamedianews.com) – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang, salah satunya di Kabupaten Pamekasan sebanyak 33.093 warga terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya. Pasalnya, warga tersebut diketahui belum miliki Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).
Ketua KPU Pamekasan, Moh. Hamzah mengatakan, hal itu berdasarkan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh yang dilakukan oleh pihanya. Sebanyam 33 ribu lebih warga tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada. Kecuali memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2017 tetap mempunyai hak melakukan pemungutan suara. Tetapi ada persyaratannya, yaitu menunjukkan e-KTP atau suket dari Dispendukcapil, upaya dari Dispendukcapil ini mereka harus ber-e-KTP atau ber-suket dan memberikan pemahaman kepada tim paslon,” terangnya, Selasa (10/04/018).
Lebih lanjut Hamzah mengatakan, Pihaknya telah menyampaikan kepada Dispendukcapil tentang banyaknya warga yang belum memiliki e-KTP tersebut berdasarkan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan instansinya. Dispendukcapil bahkan akan menghapus data 33 ribu warga tersebut apabila tidak ada di database. Kriteria penghapusan itu apabila warga tersebut tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau mereka yang tidak ada di database Dispendukcapil.
“Makanya kami dalam waktu dekat, karena mulai besok ini sudah penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tingkat desa, kami akan koordinasi dengan Dispendukcapil, berapa yang telah ber e-KTP, berapa yang bersuket dan berapa yang telah dihapus, kriteria penghapusan Dispendukcapil yang menjelaskan nanti,” tegasnya.
Hamzah menambahkan, berdasarkan daftar isian masalah data kependudukan dan pencoklitan, faktor warga yang tidak memiliki e-KTP adalah tidak melakukan perekaman meskipun usianya telah 17 tahun, kemudian faktor lainnya adalah menjadi buruh di luar Madura, atau bahkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
“Paling banyak warga yang tidak ber e-KTP di daerah pantura, yaitu Kecamatan Batumarmar, Pasean dan Kecamatan Waru. Sementara daerah tengah itu adalah Kecamatan Proppo,” sebutnya. (man)
