Terkait Putusan MK Tentang Penyelenggara Pemilu, Ini Kata Ketua KPU RI Arief Budiman

- Jurnalis

Selasa, 21 Agustus 2018 - 18:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU RI Arief Budiman (Kiri) bersama Salah satu pimpinan regamedia di Kantor KPU RI Jln Imam Bonjol Jakarta Pusat, (21/8/18)

Ketua KPU RI Arief Budiman (Kiri) bersama Salah satu pimpinan regamedia di Kantor KPU RI Jln Imam Bonjol Jakarta Pusat, (21/8/18)

Jakarta, (regamedianews.com)-, Kabar bahagia mungkin bisa sedikit dirasakan oleh Penyelenggara Pemilu diseluruh Indonesia yang sebelumnya menjadi penyelenggara Pemilukada yang di non jobkan karena terkena imbas Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) No.7 tahun 2017 dimana didalam Undang-undang tersebut penyelenggara /Komisioner pada Pemilu hanya terdiri dari 3 orang, sehingga 2 komisioner diantaranya harus di non jobkan.

Terkait hal undang-undang tersebut akhirnya Mahkamah Konstitusi melakukan Judisial review terhadap gugatan uji materi yang diajukan oleh Anggota KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi, Anggota KPU Kabupaten Karawang Miftah Farid, serta 7 dari perseorangan dan mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 468 ayat (2).

Dalam pengujian pasal-pasal itu, MK memutuskan bahwa anggota atau komisioner KPU kabupaten/kota harus 5 Orang.

Baca juga Peduli Pemilu dan Gempa NTB, Polda Sulsel Gelar Istighasah dan Dzikir Bersama

Baca Juga :  Kepala Desa Taman Imbau Warganya Waspada Virus Corona

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ucap Anwar Usman Ketua Majelis Hakim MK, pada persidangan, di Jakarta, Senin (23/7).

Mahkamah Konstitusi Melalui Hakim Konstitusinya Dr. Suhartoyo S.H.,M.H juga mengatakan tidak rasional jika mengurangi anggota KPU Kabupaten/Kota dengan alasan demi mengurangi beban anggaran dalam Pemilu Serentak 2019.

“Mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 orang di tengah bertambahnya beban kerja penyelenggaraan pemilu legisatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019 adalah sesuatu yang irasional,” jelasnya.

Disinggung hal tersebut ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman kepada regamedianews.com mengatakan bahwa pihaknya dipastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

“Iya pastilah kita akan ikuti putuskan MK tersebut”; ujarnya diruang kerjanya di Jakarta, Selasa (21/8/18).

Baca Juga :  Demo Tolak RUU Ciptaker Akan Dipusatkan di Surabaya

Menurut Orang nomer satu di tubuh Komisi Pemilihan Umum itu pihaknya saat ini masih mempersiapkan semua tentang adanya putusan itu sebelum diberitahukan ke seluruh KPU di seluruh Indonesia.

Sementara saat disinggung apakah pihaknya akan mengangkat secara otomatis 2 komisioner yang sebelumnya atau akan mengadakan rekrutmen kembali, pria yang akrab disapa Arief tersebut sedikit memberikan bocoran bahwa bisa saja dilakukan keduanya.

Baca juga Pemilu 2019, Jumlah DPSHP KPU Bangkalan Capai 872.632

“Otomatis bagi yang memenuhi syarat dan diadakan rekrutmen bagi yang tidak memenuhi syarat”;jelasnya.

Mantan Komisioner KPU Jawa Timur itu mengatakan bahwa yang tidak memenuhi syarat tersebut seperti mereka yang telah mencapai 2 kali periode atau mencalonkan diri sebagai Calon anggota legislatif.

“Yang tidak memenuhi syarat itu umpamanya telah mencapai 2 kali periode atau mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif”;pungkasnya. (mf)

Berita Terkait

LPPM Uniska Banjarmasin Gelar Family Ghatering Bareng Madura Travel
Kemendikti Saintek Gaungkan Program ‘Kampus Berdampak’
KPK Sambangi Kantor SMSI, Jalin Kerjasama Cegah Korupsi di Sektor Usaha Media Siber
Muhaimin Iskandar Resmikan Dapur BGN di Bangkalan
Ditjenpas Jatim Cipta Lapas Bersih Narkoba dan Hp Ilegal
Mahasiswa Sampang Jabodetabek Desak Petronas Hentikan Eksploitasi Tanpa Kontribusi
30 WNI Asal Madura Kepergok Hendak Haji Non Prosedural di Jeddah
Komitmen Berantas Peredaran Narkoba di Wilayah Madura
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Mei 2025 - 18:17 WIB

LPPM Uniska Banjarmasin Gelar Family Ghatering Bareng Madura Travel

Rabu, 28 Mei 2025 - 19:48 WIB

Kemendikti Saintek Gaungkan Program ‘Kampus Berdampak’

Rabu, 28 Mei 2025 - 13:05 WIB

KPK Sambangi Kantor SMSI, Jalin Kerjasama Cegah Korupsi di Sektor Usaha Media Siber

Senin, 26 Mei 2025 - 17:40 WIB

Muhaimin Iskandar Resmikan Dapur BGN di Bangkalan

Jumat, 23 Mei 2025 - 12:04 WIB

Ditjenpas Jatim Cipta Lapas Bersih Narkoba dan Hp Ilegal

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB