Jakarta , (regamedianews.com) – Calon Pasangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno menandatangani 17 Poin pakta integritas yang di sodorkan Gerakan GNPF-U di Jakarta Pusat, Minggu (16/9/18).
17 poin Pakta Integritas tersebut Sebagai jaminan tertulis dr pasangan Capres Cawapres Prabowo-Sandi, Adapun 17 poin tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.
Baca juga Kubu Prabowo Usul Debat Pakai Bahasa Inggris, Kubu Jokowi Usul Bahasa Arab
3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.
4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.
5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Ummat Islam), secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.
8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.
9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.
10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.
12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.
13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.
14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.
16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212 dan 313 yang pernah/sedang menjalani proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah tersangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang mengalami penzaliman.
17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, Muhammad Yusuf Martak mengatakan, dalam fakta integritas yang akan ditandatangani capres Prabowo Subianto pihaknya menegaskan tidak ada permohonan jabatan apapun.
Yusuf menegaskan, GNPF Ulama hanya ingin sesuatu yang lebih baik untuk umat, terutama keadilan. Tidak ada diskriminasi terhadap ulama.
Baca juga Ketika 2 Calon Pemimpin Negeri Sama-sama Lakukan Safari Di Jawa Timur
“Dari fakta integritas yang akan ditandatangani Pak Prabowo nanti, intinya kami dari GNPF Ulama tidak ada usulan memohon jabatan apapun. Kami ikhlas berbuat, melakukan ini untuk umat. Butuh keadilan yang sama, sesuatu yang terbaik untuk Indonesia,” kata Yusuf kepada wartawan di Jakarta Pusat.
