HMI Geruduk Kantor DPRD Bangkalan

- Jurnalis

Selasa, 18 September 2018 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi demostran saat menyampaikan Aspirasinya di depan Gedung DPRD Bangkalan.

Massa aksi demostran saat menyampaikan Aspirasinya di depan Gedung DPRD Bangkalan.

Bangkalan, (regamedianews.com) – Melihat situasi kepemimpinan Joko Widodo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar aksi demostrasi di kantor DPRD Bangkalan, Selasa (18/09/2018).

Massa aksi menilai Presiden Joko Widodo tidak melaksanakan tahta kekuasaan sesuai janji saat kampanye pada pilpres tahun lalu. Karena melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini sangat melemah, seperti hal melonjaknya dollar ketimbang rupiah.

“Melihat kondisi bangsa Indonesia yang sudah di ambang batas harga diri terendah karena gagalnya pemerintah menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, dimana pemerintah tidak becus dalam menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar,” ungkap Yasir Arafat koordinator massa.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan Kapolri Perintahkan Institusinya Pantau Stabilitas Harga Pangan

Selain itu massa aksi demostrasi HMI Cabang Bangkalan juga menganggap pemerintah gagal dalam menstabilkan nilai rupiah dan gagal dalam menjamin pekerjaan untuk rakyatnya. Karena pemerintah telah melegalkan Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di Indonesia.

“Pemerintah juga gagal dalam melaksanakan amanat UUD 1945 terkait jaminan pekerjaan bagi rakyat Indonesia,” ujar Arafat.

Baca Juga :  Tingkatkan Sinergitas TNI Polri, Ciptakan Kamtibmas Kondusif

Arafat juga menegaskan, melihat mirisnya kondisi bangsa ini, HMI cabang Bangkalan merasa perlu untuk mengembalikan jalan sebagaimana fungsinya, menjadi panggung inspirasi rakyat dalam menyuarakan ke adilan dan melawan keburukan penguasa.

“Maka dengan itu HMI cabang Bangkalan menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah, stop impor dan berdayakan produk lokal, tegakkan hukum dan HAM, tinjau kembali kebijakan TKA dan perteguh ke-Bhinneka-an,” pungkasnya.  (sfn/sbd)

Berita Terkait

Cegah Keracunan, Disdik Sampang Perketat Pengawasan MBG
Demo Forkot Desak Transparansi Anggaran Pokir DPRD Pamekasan
Industri Genteng Karang Penang Berpeluang Jadi Sentra Nasional
Kapolres Sampang Ajak Jurnalis Bangun Citra Positif Polri
Sekda Sampang Pastikan Revitalisasi Puskesmas Omben Masuk Skala Prioritas 2027
Kuota RTLH Pamekasan 2025 Menurun, Anggaran Per Unit Diusulkan Naik
Kawal Musrenbang, Amin Rais Dorong Percepatan Pembangunan Omben
Konser Valen di Sampang Berlanjut, Penyelenggara Pastikan Sesuai Norma

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 18:51 WIB

Cegah Keracunan, Disdik Sampang Perketat Pengawasan MBG

Kamis, 5 Februari 2026 - 15:34 WIB

Demo Forkot Desak Transparansi Anggaran Pokir DPRD Pamekasan

Kamis, 5 Februari 2026 - 08:55 WIB

Industri Genteng Karang Penang Berpeluang Jadi Sentra Nasional

Rabu, 4 Februari 2026 - 23:41 WIB

Kapolres Sampang Ajak Jurnalis Bangun Citra Positif Polri

Selasa, 3 Februari 2026 - 20:11 WIB

Kuota RTLH Pamekasan 2025 Menurun, Anggaran Per Unit Diusulkan Naik

Berita Terbaru

Caption: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nor Alam, saat diwawancara awak media di ruang lobby kantornya, (dok. Harry Rega Media).

Daerah

Cegah Keracunan, Disdik Sampang Perketat Pengawasan MBG

Kamis, 5 Feb 2026 - 18:51 WIB