HMI Geruduk Kantor DPRD Bangkalan

- Jurnalis

Selasa, 18 September 2018 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi demostran saat menyampaikan Aspirasinya di depan Gedung DPRD Bangkalan.

Massa aksi demostran saat menyampaikan Aspirasinya di depan Gedung DPRD Bangkalan.

Bangkalan, (regamedianews.com) – Melihat situasi kepemimpinan Joko Widodo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar aksi demostrasi di kantor DPRD Bangkalan, Selasa (18/09/2018).

Massa aksi menilai Presiden Joko Widodo tidak melaksanakan tahta kekuasaan sesuai janji saat kampanye pada pilpres tahun lalu. Karena melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini sangat melemah, seperti hal melonjaknya dollar ketimbang rupiah.

“Melihat kondisi bangsa Indonesia yang sudah di ambang batas harga diri terendah karena gagalnya pemerintah menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, dimana pemerintah tidak becus dalam menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar,” ungkap Yasir Arafat koordinator massa.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Pantau Langsung Penanganan Korban Gempa di Lombok Timur

Selain itu massa aksi demostrasi HMI Cabang Bangkalan juga menganggap pemerintah gagal dalam menstabilkan nilai rupiah dan gagal dalam menjamin pekerjaan untuk rakyatnya. Karena pemerintah telah melegalkan Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di Indonesia.

“Pemerintah juga gagal dalam melaksanakan amanat UUD 1945 terkait jaminan pekerjaan bagi rakyat Indonesia,” ujar Arafat.

Baca Juga :  Ini Tanggapan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Soal Impor Beras

Arafat juga menegaskan, melihat mirisnya kondisi bangsa ini, HMI cabang Bangkalan merasa perlu untuk mengembalikan jalan sebagaimana fungsinya, menjadi panggung inspirasi rakyat dalam menyuarakan ke adilan dan melawan keburukan penguasa.

“Maka dengan itu HMI cabang Bangkalan menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah, stop impor dan berdayakan produk lokal, tegakkan hukum dan HAM, tinjau kembali kebijakan TKA dan perteguh ke-Bhinneka-an,” pungkasnya.  (sfn/sbd)

Berita Terkait

Bupati Sampang: Anggaran Terbatas, Jaminan Kesehatan Harus Tetap Jalan
Pamekasan Darurat Perceraian, 1.694 Kasus Masuk Pengadilan Agama
Musrenbang Banyuates, Ra Mahfudz Beberkan 4 Prioritas Sampang 2027
Lecehkan Atlet, KBI Bangkalan Desak Ketua Pengprov Jatim Dicopot
Blak-Blakan! Kades Waru Barat ‘Semprot’ PDAM Depan Bupati Pamekasan
Resmi Dilaunching, SPPG Torjunan Komitmen Sajikan Menu Higienis
MUI Sampang Larang Haflatul Imtihan Diisi Hiburan Langgar Syariat
Ra Mahfudz Proyeksikan Torjun Jadi Jantung Pemerintahan Sampang

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 08:49 WIB

Bupati Sampang: Anggaran Terbatas, Jaminan Kesehatan Harus Tetap Jalan

Kamis, 29 Januari 2026 - 19:07 WIB

Pamekasan Darurat Perceraian, 1.694 Kasus Masuk Pengadilan Agama

Rabu, 28 Januari 2026 - 22:39 WIB

Lecehkan Atlet, KBI Bangkalan Desak Ketua Pengprov Jatim Dicopot

Rabu, 28 Januari 2026 - 20:49 WIB

Blak-Blakan! Kades Waru Barat ‘Semprot’ PDAM Depan Bupati Pamekasan

Rabu, 28 Januari 2026 - 18:29 WIB

Resmi Dilaunching, SPPG Torjunan Komitmen Sajikan Menu Higienis

Berita Terbaru

Caption: Satreskrim Polres Sampang menyerahkan kerangka manusia yang sudah teridentifikasi ke pihak keluarga di RSUD dr.Mohammad Zyn, (dok. Harry Rega Media).

Hukum&Kriminal

Polres Sampang Dalami Motif Kematian Fauzen

Jumat, 30 Jan 2026 - 14:32 WIB