Jakarta, (regamedianews.com) – Polemik Impor beras antara Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kian memanas. Banyak kalangan menilai ribut-ribut kedua pejabat tersebut sangat tidak elok apalagi keduanya merupakan bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Menurut Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzhar mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa Joko Widodo sebagai Presiden yang tidak mampu memimpin.
Baca juga Sandiaga Uno Sambangi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah
“Menurut saya Pak Jokowi adalah Presiden yang tidak memimpin. Masa bisa sampai terjadi seteru di bawahannya, seterunya pun secara terang-terangan,” kata Dahnil, Rabu (19/09/2018) kemarin.
Dahnil juga mengatakan, seteru yang terjadi antara Enggar dan Buwas ini menurutnya sangat tidak elok, apalagi mereka berada di jalan yang sama sebagai bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi.
“Posisi Buwas dan Enggar pun tentu sama-sama sebagai bawahan yang bekerja di sektor perekonomian terutama komoditas pangan, Kok bisa berseteru terang-terangan di publik,” katanya seperti dikutip cnnindonesia.com.
Lebih lanjut Dahnil menjelaskan, perseteruan itu bisa terjadi jika terdapat ketidakcakapan dalam kepemimpinan seorang Presiden. Jokowi sebagai presiden harusnya marah besar atau memberi teguran kepada bawahannya yang berseteru ini.
“Bagi saya sih ada masalah dengan kepemimpinan Jokowi, seteru ini kan sama saja dengan hinaan untuk dia dari bawahannya,” ujarnya.
Ketua pemuda Muhammadiyah tersebut juga menekankan bahwa Tak hanya soal Jokowi yang tak memiliki kemampuan memimpin, Dahnil mencurigai ada kepentingan rente di dalam tubuh Kementerian Perdagangan. Sengkarut Bulog ini kata dia, bisa terjadi karena ketidaklengkapan data di kementerian itu yang berujung pada kepentingan rente.
Baca juga Setiap Tahunnya Produksi Gabah Di Sampang Meningkat Hingga Sekian
“Memang ada fakta mafia pangan yang punya tujuan rente. Mereka ingin berburu rente dengan kekacaubalauan ini, karena ada data-data yang semrawut,” katanya. Sebagaimana di lansir Tempo,Co.
Data komoditas di Kementerian menurut Dahnil banyak yang silang sengkarut, dari mulai data komoditas pangan hingga data-data terkait kependudukan. Data yang sengkarut ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh para mafia yang ingin melakukan rente.
“Orang berangkat dari data yang carut marut ini memanfaatkannnya sebagai tujuan rente, Tujuan rente apa?, karena misal bisa kuota impor ditambah atau dikurang. Karena enggak ada otoritas data yang benar karena datanya bisa dikarang,” pungkasnya. (rud)
