Data Orang Miskin di Bangkalan Tak Sinkron

- Jurnalis

Jumat, 17 Mei 2019 - 12:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Peneliti Independen (BPI) saat beraundensi di aula kantor Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Badan Peneliti Independen (BPI) saat beraundensi di aula kantor Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, (regamedianews.com) – Badan Peneliti Independen (BPI) melakukan audensi ke Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tentang jumlah validasi orang miskin yang kurang jelas di Kabupaten Bangakalan, Kamis (16/05/2019).

Kordinator audensi BPI Bangkalan, Yudika menjelaskan, tentu pihaknya telah berkordinasi dengan pimpinan daerah dan pimpinan wilayah BPI, karena merasa kaget masalah terkait kevalidasi data orang miskin di Kabupaten Bangkalan.

“Karena data tersebut menjadi fenomena bagi kita, data yang terbaru tahun 2019, informasi dari pusat itu bahwa jumlah non PKH itu hanya 50 ribu lebih, sedangkan PKH nya 30 lebih ini data validnya. Sementara untuk Non PKH sekitar 99 ribu lebih, disini kita lihat lebih banyak yang non PKHnya”, ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, dilihat data tahun 2015 Basis Data Tunggal (BDT) Kabupaten Bangkalan sekitar berjumlah 141 ribu. Dari BDT ini didata lagi menjadi data KKS sebanyak 93 ribu, dari KKS ini baru nanti dipilah untuk PKH.

“Dan ternyata kita cek tahun 2018 sekitar 70 miliar dan sangat fantastic. Dan tahun 2019 menjadi naik, padahal rumusan awal menjadi 140 miliar untuk para PKH”, terangnya.

Hal tersebut, menurutnya menjadi pertayaan besar dan sudah kita diskusikan, kenapa bisa terjadi perubahan data? Data yang ada di Kabupaten Bangkalan yang ada di Dinsos itu berdasarkan data PKH berjumlah 701058, sedangkan data yang dari Kementerian 33 ribu sisanya hilang sebanyak 40 ribu, jangan – jangan apakah telah terjadi tsunami di Bangkalan? inikan menjadi pertanyaan besar, bisa jadi indikasinya terjadi rangkap data.

Baca Juga :  Bupati Bangkalan Lantik 204 Pejabat Struktural, Ini Tujuannya

“Maka Oleh karna itu, setelah kita kaji terkait PKH tadi, katanya masih akan koordinasi dengan penanggulangan fakir miskin dan menanyakan kepada kemeterian pusat untuk bagaimana perubahan data kenapa ini tidak bisa sinkron?,” pintanya.

Pihaknya juga mempertanyakan Dan tanyakan apa yang selama ini dikerjakan pendamping PKH tingkat Desa dan tingkat Kecamatan serta tingkat Kabupaten atau jangan jangan ini tidak bekerja ? “Kok bisa data tersebut sampai kurang 40 ribu yang hilang, ini ada apa?,” jelasnya.

Yudika juga menyoroti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menurutnya data penerimanya saat ini masih aneh. Karna BPNT ini pelaksanaannya sekitar bulan juli awal, jadi tinggal menghitung hari dari bulan mei, juni dan juli. Sedangkan data ini belum valid.

“Maka dari itu kami mendesak bagaimana kevalidatan data harus jelas. Dinsoa kemarin ada anggaran untuk pendataan verval, verifikasi dan validasi data untuk data orang miskin,” tandasnya.

“Dan ini kalau memang ada bagaimana outputnya hasilnya? Kok belum selesai juga? Pertanyaannya kemana larinya anggaran itu?,” ungkapnya.

Baca Juga :  Piala Presiden Kerapan Sapi di Borong Sampang & Pemekasan

“Jadi sampai sekarang Dinsos belum bisa menvalidkan data BPNT, acuannya data mana yang akan digunakan?,” paparnya.

“Jadi sampai detik ini masih timbul tanda tanya besar dan ini menjadi PR kita bersama dan BPI selaku lembaga Independen harus mengawal ini dengan baik,” ungkapnya.

“Jadi persoalan yang kami sampaikan masalah data PKH, dan masalah data BPNT dan terangkhir PR kita bersama menyelesaikan validasi data orang miskin ini,” pintanya.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bangkalan Didik Yanuardy menerima segala upaya yang disampaikan teman teman BPI “Nanti kami akan berkordinasi dengan kementerian dan nanti kita akan melakukan kroscek NIk ke Dispenduk untuk sementara itu,” tanggapnya.

Dan pihaknya juga akan mengupayakan karna waktunya sudah mepet, mau tidak mau kalau kita menggunakan kartu, kita harus benar benar menyeleksi. Dan kami minta kepada suluruh element agar bisa membantu.

“Harapan kami 20 ribu lebih non PKH ini ada perubahan, yang meninggal kita ganti disesuaikan dengan BDT tapi karna itu data dari pusdajatim ini akan sia sia dan kita juga akan terus lakukan verval,” pungkasnya. (sfn/tfk)

Berita Terkait

Atasi Overcrowding, 24 Napi Narkotika Dimutasi
Puluhan Desa di Sampang Terancam Kekeringan
Ditjenpas Proteksi Radiasi X-Ray Lapas Pamekasan
Arumi Bachsin Intip Inovasi PKK Sampang
Warga Angsokah Wujudkan Lingkungan Bersih
Wujudkan Lingkungan Lapas Hijau dan Produktif
Raperda Perubahan APBD Sampang 2025 Disepakati
UTM Siapkan Program Doktor dan Fakultas Kedokteran

Berita Terkait

Selasa, 26 Agustus 2025 - 00:38 WIB

Atasi Overcrowding, 24 Napi Narkotika Dimutasi

Senin, 25 Agustus 2025 - 23:20 WIB

Puluhan Desa di Sampang Terancam Kekeringan

Senin, 25 Agustus 2025 - 20:08 WIB

Ditjenpas Proteksi Radiasi X-Ray Lapas Pamekasan

Senin, 25 Agustus 2025 - 16:22 WIB

Arumi Bachsin Intip Inovasi PKK Sampang

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 08:28 WIB

Wujudkan Lingkungan Lapas Hijau dan Produktif

Berita Terbaru

Caption: pengamanan pemindahan sejumlah warga binaan / napi Lapas Narkotika Pamekasan ke Lapas lain, (foto istimewa).

Daerah

Atasi Overcrowding, 24 Napi Narkotika Dimutasi

Selasa, 26 Agu 2025 - 00:38 WIB

Caption: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Candra Rhomadani Amin.

Daerah

Puluhan Desa di Sampang Terancam Kekeringan

Senin, 25 Agu 2025 - 23:20 WIB

Caption: inisial AR tersangka kasus penyalahgunaan narkoba saat diamankan Satresnarkoba, (sumber foto: Polres Sumenep).

Hukum&Kriminal

Polisi Ciduk Warga Sapeken Sumenep

Senin, 25 Agu 2025 - 22:12 WIB

Caption: petugas Ditjenpas saat melakukan pemeriksaan rutin terhadap X-Ray Lapas Pamekasan, (foto istimewa).

Daerah

Ditjenpas Proteksi Radiasi X-Ray Lapas Pamekasan

Senin, 25 Agu 2025 - 20:08 WIB

Caption: Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin, meninjau mobil Perpustakaan Keliling Pemkab Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Arumi Bachsin Intip Inovasi PKK Sampang

Senin, 25 Agu 2025 - 16:22 WIB