Data Orang Miskin di Bangkalan Tak Sinkron

- Jurnalis

Jumat, 17 Mei 2019 - 12:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Peneliti Independen (BPI) saat beraundensi di aula kantor Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Badan Peneliti Independen (BPI) saat beraundensi di aula kantor Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, (regamedianews.com) – Badan Peneliti Independen (BPI) melakukan audensi ke Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tentang jumlah validasi orang miskin yang kurang jelas di Kabupaten Bangakalan, Kamis (16/05/2019).

Kordinator audensi BPI Bangkalan, Yudika menjelaskan, tentu pihaknya telah berkordinasi dengan pimpinan daerah dan pimpinan wilayah BPI, karena merasa kaget masalah terkait kevalidasi data orang miskin di Kabupaten Bangkalan.

“Karena data tersebut menjadi fenomena bagi kita, data yang terbaru tahun 2019, informasi dari pusat itu bahwa jumlah non PKH itu hanya 50 ribu lebih, sedangkan PKH nya 30 lebih ini data validnya. Sementara untuk Non PKH sekitar 99 ribu lebih, disini kita lihat lebih banyak yang non PKHnya”, ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, dilihat data tahun 2015 Basis Data Tunggal (BDT) Kabupaten Bangkalan sekitar berjumlah 141 ribu. Dari BDT ini didata lagi menjadi data KKS sebanyak 93 ribu, dari KKS ini baru nanti dipilah untuk PKH.

“Dan ternyata kita cek tahun 2018 sekitar 70 miliar dan sangat fantastic. Dan tahun 2019 menjadi naik, padahal rumusan awal menjadi 140 miliar untuk para PKH”, terangnya.

Hal tersebut, menurutnya menjadi pertayaan besar dan sudah kita diskusikan, kenapa bisa terjadi perubahan data? Data yang ada di Kabupaten Bangkalan yang ada di Dinsos itu berdasarkan data PKH berjumlah 701058, sedangkan data yang dari Kementerian 33 ribu sisanya hilang sebanyak 40 ribu, jangan – jangan apakah telah terjadi tsunami di Bangkalan? inikan menjadi pertanyaan besar, bisa jadi indikasinya terjadi rangkap data.

Baca Juga :  Insiden Berdarah Kembali Gegerkan Warga Sampang

“Maka Oleh karna itu, setelah kita kaji terkait PKH tadi, katanya masih akan koordinasi dengan penanggulangan fakir miskin dan menanyakan kepada kemeterian pusat untuk bagaimana perubahan data kenapa ini tidak bisa sinkron?,” pintanya.

Pihaknya juga mempertanyakan Dan tanyakan apa yang selama ini dikerjakan pendamping PKH tingkat Desa dan tingkat Kecamatan serta tingkat Kabupaten atau jangan jangan ini tidak bekerja ? “Kok bisa data tersebut sampai kurang 40 ribu yang hilang, ini ada apa?,” jelasnya.

Yudika juga menyoroti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menurutnya data penerimanya saat ini masih aneh. Karna BPNT ini pelaksanaannya sekitar bulan juli awal, jadi tinggal menghitung hari dari bulan mei, juni dan juli. Sedangkan data ini belum valid.

“Maka dari itu kami mendesak bagaimana kevalidatan data harus jelas. Dinsoa kemarin ada anggaran untuk pendataan verval, verifikasi dan validasi data untuk data orang miskin,” tandasnya.

“Dan ini kalau memang ada bagaimana outputnya hasilnya? Kok belum selesai juga? Pertanyaannya kemana larinya anggaran itu?,” ungkapnya.

Baca Juga :  Jalan Poros di Desa Rapa Laok Bikin Jengkel Warga

“Jadi sampai sekarang Dinsos belum bisa menvalidkan data BPNT, acuannya data mana yang akan digunakan?,” paparnya.

“Jadi sampai detik ini masih timbul tanda tanya besar dan ini menjadi PR kita bersama dan BPI selaku lembaga Independen harus mengawal ini dengan baik,” ungkapnya.

“Jadi persoalan yang kami sampaikan masalah data PKH, dan masalah data BPNT dan terangkhir PR kita bersama menyelesaikan validasi data orang miskin ini,” pintanya.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bangkalan Didik Yanuardy menerima segala upaya yang disampaikan teman teman BPI “Nanti kami akan berkordinasi dengan kementerian dan nanti kita akan melakukan kroscek NIk ke Dispenduk untuk sementara itu,” tanggapnya.

Dan pihaknya juga akan mengupayakan karna waktunya sudah mepet, mau tidak mau kalau kita menggunakan kartu, kita harus benar benar menyeleksi. Dan kami minta kepada suluruh element agar bisa membantu.

“Harapan kami 20 ribu lebih non PKH ini ada perubahan, yang meninggal kita ganti disesuaikan dengan BDT tapi karna itu data dari pusdajatim ini akan sia sia dan kita juga akan terus lakukan verval,” pungkasnya. (sfn/tfk)

Berita Terkait

Kasus DBD Kembali Hantui Warga Sampang
Lapas Narkotika Pamekasan Cek Fisik Senjata Api
BRI Bangkalan Buka Suara Soal Laporan KAKI Jatim
Ketua La Ham Pelototi Pertambangan di Botudulanga
Bupati Sampang Lantik Direktur PDAM dan PT GSM
Tabur Bantuan Sembako, Wujud Kepedulian Sosial
Gaet Komitmen Wujudkan Pemasyarakatan Produktif
Dua Pejabat Utama Polres Sampang Dimutasi

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 18:33 WIB

Kasus DBD Kembali Hantui Warga Sampang

Kamis, 26 Juni 2025 - 17:34 WIB

Lapas Narkotika Pamekasan Cek Fisik Senjata Api

Kamis, 26 Juni 2025 - 16:48 WIB

BRI Bangkalan Buka Suara Soal Laporan KAKI Jatim

Kamis, 26 Juni 2025 - 15:12 WIB

Ketua La Ham Pelototi Pertambangan di Botudulanga

Rabu, 25 Juni 2025 - 21:14 WIB

Bupati Sampang Lantik Direktur PDAM dan PT GSM

Berita Terbaru

Caption: Polres Pamekasan saat gelar konferensi pers ungkap 7 kasus narkoba dan menangkap 17 pelaku, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Polres Pamekasan Siap Putus Mata Rantai Narkoba

Kamis, 26 Jun 2025 - 19:33 WIB

Caption: ilustrasi serangan nyamuk Aedes Aegypti, (sumber foto: siloam hospital).

Daerah

Kasus DBD Kembali Hantui Warga Sampang

Kamis, 26 Jun 2025 - 18:33 WIB

Caption: Kasi Adm Kamtib Lapas Narkotika Pamekasan bersama Baminurmintu Sat Intelkam Polres Pamekasan, tengah cek fisik senjata api.

Daerah

Lapas Narkotika Pamekasan Cek Fisik Senjata Api

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:34 WIB

Caption: Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Daerah

BRI Bangkalan Buka Suara Soal Laporan KAKI Jatim

Kamis, 26 Jun 2025 - 16:48 WIB

Caption: tampak sejumlah alat berat beraktivitas di lokasi pertambangan, di Desa Botudulanga Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, (dok. regamedianews).

Daerah

Ketua La Ham Pelototi Pertambangan di Botudulanga

Kamis, 26 Jun 2025 - 15:12 WIB