Kerugian Negara Masih Bersifat Sementara, Kejati Gorontalo Dinilai Terlalu “Bernafsu” Menetapkan 4 Tersangka Kasus GORR

- Jurnalis

Jumat, 28 Juni 2019 - 21:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kajati Gorontalo (DR. Firdaus Dewilmar, SH. M.Hum) dan Fanly Katili, S.Pd - (LSM Insan Reformasi).

Kajati Gorontalo (DR. Firdaus Dewilmar, SH. M.Hum) dan Fanly Katili, S.Pd - (LSM Insan Reformasi).

Gorontalo, (regamedianews.com) – Dalam press release yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kamis (27/06/2019) kemarin, menurut beberapa kalangan masyarakat belum menunjukan adanya finalisasi hasil audit lembaga negara yang sah secara patent.

Karena dalam Point yang di release oleh pihak Kejaksaan Tinggi, kerugian negara yang ditimbulkan masih bersifat sementara, artinya dasar daripada hasil audit yang menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut menunjukan bahwa belum cukup bukti, terkait hasil kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus Mega Proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tersebut.

Fanly Katili sebagai Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) dan juga mantan dosen luar biasa di kampus 3 FOK Universitas Negeri Gorontalo memberikan pendapatnya, bahwa belum adanya kepastian terkait hasil audit Kerugian Negara yang ditimbulkan terkait kasus GORR ini, sangat berpotensi untuk menimbulkan gugatan pra peradilan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika hal tersebut dilakukan dan di menangkan para tersangka, maka profesionalisme pihak kejaksaan tinggi sangat patut dipertanyakan, karena hal ini seakan memberikan kesan bahwa pihak Kejaksaan Tinggi sebenarnya belum selesai melakukan proses penyidikan tapi terlalu ‘Nafsu’ menetapkan tersangkanya”, ujarnya, Jum’at (28/06).

Fanly menambahkan, seharusnya Kejati Gorontalo wajib menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini telah berdasarkan hasil audit BPK atau BPKP, sebagai lembaga resmi yang berhak menentukan kerugian negara.

Baca Juga :  Waspada, Sekolah Jadi Sasaran Pengedar Pil Koplo di Lumajang

“Hal ini bisa di indikasikan, sebenarnya belum cukup bukti terkait kerugian negaranya, sehingga pertanyaan kembali muncul, apa dasar Kejati untuk penetapan tersangka dalam kasus GORR dan Lembaga apa yang menetapkan adanya kerugian negara dalam kasus ini?”, ungkap Mantan Aktivis Gerakan Provinsi Gorontalo ini.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang UU tipikor, perkara Korupsi yang selama ini merupakan Delik Formil kini telah diubah menjadi Delik Materil. Dimana syarat daripada unsur kerugian negara pada kasus Korupsi harus berdasarkan perhitungan yang pasti, jadi tidak bersifat sementara, atau hanya sekedar mengira-ngira.

“Oleh karena itu Kejati Gorontalo harusnya tidak menggunakan istilah “Sementara” dalam penetapan kerugian negara pada Kasus GORR ini, karena makna dari kalimat sementara bisa dipahami sebagai pemaknaan yang belum adanya kepastian hukum. Unsur kerugian negara tidak bisa dipahami sebagai perkiraan atau yang di istilahkan dengan Potensial Loss, namun harus dipahami sebagai adanya kepastian yang telah benar-benar terjadi atau Actual Loss dalam tindak pidana Korupsi”, jelasnya.

Baca Juga :  Ops Pekat Otanaha, Polda Gorontalo Sita Ratusan Botol Miras

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 Angka 15 UU BPK yang mendefinisikan tentang kerugian negara bahwa: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

“Hal tersebut juga menyamai konsepsi yang terkandung dalam Pasal 32 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor, yang mengatakan bahwa secara nyata telah ada kerugian negara dapat dihitung oleh instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”, terangnya.

Kasus GORR ini sangat mengundang atensi publik Gorontalo selama beberapa tahun, olehnya publik tentunya sangat menginginkan adanya penyelesain kasus ini dengan benar dan adil, tanpa ada kesan diskriminasi terhadap pihak-pihak yang terkait, dan yang paling utama tentunya pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo diminta untuk mengungkap aktor intelektual yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan kasus GORR ini.

“Jika kemudian dianggap terdapat kejanggalan dan adanya indikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentunya bisa jadi hal ini akan coba untuk dimintakan atensi pada pihak Komisi Kejaksaan RI dalam mengawasi proses penyelesaian kasus ini hingga incrach nanti”, tutup Pendiri LSM Insan Reformasi ini. (onal)

Berita Terkait

Bupati Sampang Ajak Masyarakat Lawan Narkoba
Bupati Pamekasan Pastikan Menu MBG Layak Konsumsi
HUT TNI Ke-80, Letkol Herik Ungkap Pesan Perpisahan
Bupati Pamekasan Anggarkan Rp1 Miliar Untuk Renovasi Jalan Swadaya
Dandim Sampang: MBG Langkah Atasi Masalah Gizi
Dilaporkan Penganiayaan, Jih Kur: Itu Mengada-Ngada
Lapas Narkotika Pamekasan Teguhkan Semangat Pancasila
Bupati Sampang Launching Dapur SPPG Al-Baghdady

Berita Terkait

Selasa, 7 Oktober 2025 - 14:10 WIB

Bupati Sampang Ajak Masyarakat Lawan Narkoba

Senin, 6 Oktober 2025 - 15:43 WIB

Bupati Pamekasan Pastikan Menu MBG Layak Konsumsi

Minggu, 5 Oktober 2025 - 12:39 WIB

HUT TNI Ke-80, Letkol Herik Ungkap Pesan Perpisahan

Jumat, 3 Oktober 2025 - 12:11 WIB

Bupati Pamekasan Anggarkan Rp1 Miliar Untuk Renovasi Jalan Swadaya

Kamis, 2 Oktober 2025 - 22:11 WIB

Dandim Sampang: MBG Langkah Atasi Masalah Gizi

Berita Terbaru

Caption: Mako Kepolisian Resor Sampang, Jl. Jamaluddin No.2 Sampang, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Oknum Karyawan Bank Jatim Sampang Dipolisikan

Selasa, 7 Okt 2025 - 16:38 WIB

Caption: Bupati Sampang H Slamet Junaidi, sampaikan sambutan saat pembukaan kegiatan informasi dan edukasi advokasi P4GN, (sumber foto: Diskominfo Sampang).

Daerah

Bupati Sampang Ajak Masyarakat Lawan Narkoba

Selasa, 7 Okt 2025 - 14:10 WIB

Caption: Tim Jatanras Satreskrim Polres Sampang, amankan DPO pelaku persetubuhan dan pencabulan, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Hukum&Kriminal

Satu Persatu, Jatanras Sampang Ciduk Pelaku Cabul

Senin, 6 Okt 2025 - 22:08 WIB

Caption: petugas pemadam kebakaran tengah memadamkan api yang melalap gedung SDN Poto'an Daya 2, (dok. regamedianews).

Peristiwa

SDN Poto’an Daya 2 Dilahap Si Jago Merah

Senin, 6 Okt 2025 - 16:21 WIB

Caption: Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, menikmati MBG bersama guru dan siswa SDI Matsaratul Huda, (dok. regamedianews).

Daerah

Bupati Pamekasan Pastikan Menu MBG Layak Konsumsi

Senin, 6 Okt 2025 - 15:43 WIB