Limboto, (regamedianews.com) – Belum selesainya polemik perpanjangan RSUD Boliyohuto dan Taman Budaya, kini Masyarakat Kabupaten Gorontalo dikagetkan lagi oleh kebijakan Pemda setempat yang tidak melaksanakan kegiatan pembangunan Shopping Centre, padahal kegiatan pembangunan Shopping Centre tersebut sudah dianggarkan dalam Anggaran Induk APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019 sebesar 10 Milyar.
Yang lebih mengejutkan lagi, anggaran untuk kegiatan pembangunan Shopping Centre di geser untuk kegiatan lain yang bukan untuk membangun Shopping Centre. Apalagi pergeseran anggaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan DPRD atau mendahului perubahan APBD.
“Sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (5) Permendagri No. 13 Tahun 2006, bahwa Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD”, terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu, lanjut Rahmat, berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dibenarkan melakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD atau tidak dibenarkan mengubah atau menggeser anggaran untuk Shopping Centre untuk kegiatan lain mendahului perubahan atau pergeseran pada APBD Perubahan.
Menurut Rahmat, tindakan pergeseran anggaran tersebut dapat memenuhi kriteria merugikan Keuangan Negara, karena menggunakan anggaran sebanyak 10 Milyar yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Bahkan dalam Yurisprudensi beberapa kasus hal seperti ini dianggap Total Loss. Kebijakan ini selain melanggar Undang-Undang, juga sebagai gambaran Pemda tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Masa Anggaran yang sudah ada sebanyak 10 Milyar untuk membangun Shopping Centre tapi tidak digunakan untuk itu, justru membiayai pembangunan Shopping Centre direncanakan melalui pinjaman hutang. Padahal Shopping Centre adalah pusat, perbelanjaan masyarakat kecil”, tambahnya.
Atas kejadian pemanfaatan anggaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan ini, saya meminta kiranya penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Limboto dan Polres Limboto untuk tidak menutup mata atas kejadian ini.
“Akan tetapi mengusutnya secara tuntas, Gubernur pun dalam melaksanakan evaluasi APBD-P 2019 kiranya benar-benar teliti utk menghindari indikasi anggaran siluman, sebab kalau Gubernur tidak teliti maka Gubernur harus bertanggung jawab dikemudian hari”, tutup Rahmat Mamonto. (onal)
