Blitar, (regamedianews.com) – Monev Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan roadshow keliling Indonesia. Begitu tiba di Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar KPK langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, Kamis (12/09/2019).
Selain Bupati Blitar Drs, H Rijanto, MM, serta Kepala Inspektorat Ahmad Lazim, dan seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat seluruh Kabupaten Blitar.
Dalam kegiatan ini KPK memaparkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Sedangkan KPK secara umum menyimpulkan cukup banyak kemajuan mulai dari peningkatan pemasukan pajak, investasi meningkat, hingga perizinan serba online.
“Di Kabupaten Blitar dari tahun 2018 cukup bagus, peringkat 10 dari Pemda di Jawa timur. Lalu 2019 masuk lima besar, ini prestasi yang kita apresiasi tapi bukan berarti tidak berhenti disitu karena daerah lain pasti ikut mengejar”, papar Divisi Perwakilan KPK Wilayah 6, Asep Rahmad Suwanda.
Lanjut Asep mengatakan, agar Pemkab Blitar memperhatikan delapan sektor potensi korupsi. Diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimilisasi Perangkat Daerah, dan Managemen Aset Daerah.
“Bila delapan sektor tersebut diperhatikan penuh agar tidak terjadi korupsi. Maka bisa dipastikan daerah akan berkembang maksimal, memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat luas”, ujarnya.
Sementara itu Bupati Blitar Drs, H Rijanto mengatakan, kalau prestasi yang diraih saat ini akan dipertahankan. Bahkan akan slalu ditingkatkan agar lebih baik lagi.
“Kita akan pacu lebih baik, seperti pelayanan perizinan misal praktik dokter masih di dinas kesehatan padahal menurut ketentuan di DPMPTSP. Kalau e-budgeting kita sudah baik terkoneksi semua, karena Kominfo baik sekali, sudah terkonek semua dengan e-planning”, ungkap Rijanto.
Rijanto juga menambahkan, meski progresnya bagus kita harus tetap berupaya melakukan tindak pencegahan korupsi agar prestasi yang kita harapkan tercapai.
“Dibeberapa OPD di Kabupaten Blitar mulai mecanangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Kini ada RSUD Wlingi, Dispendukapil, DPMTSP dan Kecamatan Wlingi dipercontohkan untuk WBK dan WBBM”, pungkas Bupati Blitar. (Mst/Hms/Adv)
