Gorontalo, (regamedianews.com) – Polemik tentang nasib honorer membuat para pemangku kepentingan di seluruh Daerah yang ada di Indonesia dibuat berfikir cermat, untuk memberikan kebijakan terhadap Honorer yang ada di daerah mereka masing-masing.
Setelah Gubernur Rusli Habibie beberapa waktu lalu kembali dari Jakarta dengan membawa hasil pertemuan yang menggembirakan dengan Mendagri, Rusli Habibie memberikan janji bahwa tenaga Honorer Provinsi tidak ada yang dirumahkan, melainkan akan dipepanjang kontraknya sampai tahun 2023.
Baca Juga; lantik kepala desa paw bupati bangkalan jangan menghalang halangi program pemerintah
“Pastinya pihak Kemendagri sangat paham, semua daerah di seluruh Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga honor, apalagi tenaga kesehatan (perawat) dan tenaga Guru, karena hal ini juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan APBD Tahun 2020, yang salah satu isinya yaitu membuka ruang bagi daerah untuk menganggarkan Honorarium bagi Pegawai Non PNS,” pungkas Ketua LSM GERAK Ali Syahap, S.pd.
Ia menambahkan, bukan saja memperpanjang kontrak sampai tahun 2023, tetapi gaji para honor juga di janjikan Gubernur akan disesuaikan setara UMP tahun 2020 (Rp.2.788.826), dan tentu saja bukan pemandangan yang mengherankan jika Gubernur dua periode ini disambut Bak Pejuang yang menang dimedan perang.
“Rusli Habibie kembali membuat rakyat percaya bahwa ia tidak pernah berdiam diri saat melihat rakyatnya sengsara. Ada sekitar 4.608 orang Tenaga Honorer di instansi Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang masih akan tetap diperkerjakan sampai pada tahun 2023,” ujarnya.
Berbeda halnya dengan Kabupaten Boalemo, menurut Ali, nasib dari pada Honorer tak kunjung pasti atau tidak jelas, ada ± 2.402 Orang Tenaga Honorer yang digantungkan harapanya. Pemerintah Kabupaten Boalemo terlalu berlarut-larut dalam hal menuntaskan polemik saat ini. Pemerintah Kabupaten Boalemo cenderung memberikan harapan palsu tentang kepastian mereka akan kembali dipekerjakan atau tidak.
“Kabupaten Boalemo sendiri sesuai dengan pengamatan saya, masih membutuhkan tenaga honorer untuk menunjuang kelembagaan baik itu di Instansi Pendidikan, Kesehatan dan Instansi lainya, karna Boalemo sendiri merupakan kategori Daerah dengan tingkat kemiskinan yang diatas, yakni 18.87%,” terangnya.
Sehingga, kata Ali Syahap, Pemerintah tidak bisa berdiam diri serta memberikan harapan palsu kepada rakyat, Pemerintah harus hadir ditengah-tengah rakyat untuk menuntaskan kemiskinan. “Jika dibiarkan terus menerus seperti itu, maka sama saja Pemerintah tidak berupaya untuk menurukan angka kemiskinan di Boalemo,” ketus Ali Syahap.
Baca Juga; laka tunggal mobil ertiga tabrak pembatas jalan pamekasan
Lanjut lagi Ali Syahap menuturkan, Jika tidak bisa diteruskan, Pemerintah Kabupaten Boalemo harus memberikan solusi misalnya, memberikan Dana Pinjaman Usaha kepada Tenaga Honorer yang sudah tidak bisa dipekerjakan, atau ada solusi lainnya untuk memberantas kemiskinan yang terjadi sekarang, Pemerintah Kabupaten Boalemo harus melibatkan rakyatnya, bukan membiarkan rakyat menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan kepastian terhadap nasib Honorer yang ada di Instansi Pemprov, Dan Pemerintah Kabupaten Boalemo masih memberikan harapan yang tidak jelas kepada Tenaga Honorer Boalemo, Sudahi basa-basi, Mulailah untuk berfikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat. Berhenti berbohong, Berhenti memberi harapan yang tidak jelas. Rakyat Butuh kepastian !!!,” tutup Ali Syahap. (onal)
