Nasib Honorer Tidak Jelas, Aktivis Minta Pemda Boalemo “Jangan PHP”

- Jurnalis

Kamis, 27 Februari 2020 - 16:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi

ilustrasi

Gorontalo, (regamedianews.com) – Polemik tentang nasib honorer membuat para pemangku kepentingan di seluruh Daerah yang ada di Indonesia dibuat berfikir cermat, untuk memberikan kebijakan terhadap Honorer yang ada di daerah mereka masing-masing.

Setelah Gubernur Rusli Habibie beberapa waktu lalu kembali dari Jakarta dengan membawa hasil pertemuan yang menggembirakan dengan Mendagri, Rusli Habibie memberikan janji bahwa tenaga Honorer Provinsi tidak ada yang dirumahkan, melainkan akan dipepanjang kontraknya sampai tahun 2023.

Baca Juga; lantik kepala desa paw bupati bangkalan jangan menghalang halangi program pemerintah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pastinya pihak Kemendagri sangat paham, semua daerah di seluruh Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga honor, apalagi tenaga kesehatan (perawat) dan tenaga Guru, karena hal ini juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan APBD Tahun 2020, yang salah satu isinya yaitu membuka ruang bagi daerah untuk menganggarkan Honorarium bagi Pegawai Non PNS,” pungkas Ketua LSM GERAK Ali Syahap, S.pd.

Ia menambahkan, bukan saja memperpanjang kontrak sampai tahun 2023, tetapi gaji para honor juga di janjikan Gubernur akan disesuaikan setara UMP tahun 2020 (Rp.2.788.826), dan tentu saja bukan pemandangan yang mengherankan jika Gubernur dua periode ini disambut Bak Pejuang yang menang dimedan perang.

Baca Juga :  Semua Penggunaan Dana Desa di Sampang Pakai Aplikasi SisKeuDes

“Rusli Habibie kembali membuat rakyat percaya bahwa ia tidak pernah berdiam diri saat melihat rakyatnya sengsara. Ada sekitar 4.608 orang Tenaga Honorer di instansi Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang masih akan tetap diperkerjakan sampai pada tahun 2023,” ujarnya.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Boalemo, menurut Ali, nasib dari pada Honorer tak kunjung pasti atau tidak jelas, ada ± 2.402 Orang Tenaga Honorer yang digantungkan harapanya. Pemerintah Kabupaten Boalemo terlalu berlarut-larut dalam hal menuntaskan polemik saat ini. Pemerintah Kabupaten Boalemo cenderung memberikan harapan palsu tentang kepastian mereka akan kembali dipekerjakan atau tidak.

“Kabupaten Boalemo sendiri sesuai dengan pengamatan saya, masih membutuhkan tenaga honorer untuk menunjuang kelembagaan baik itu di Instansi Pendidikan, Kesehatan dan Instansi lainya, karna Boalemo sendiri merupakan kategori Daerah dengan tingkat kemiskinan yang diatas, yakni 18.87%,” terangnya.

Sehingga, kata Ali Syahap, Pemerintah tidak bisa berdiam diri serta memberikan harapan palsu kepada rakyat, Pemerintah harus hadir ditengah-tengah rakyat untuk menuntaskan kemiskinan. “Jika dibiarkan terus menerus seperti itu, maka sama saja Pemerintah tidak berupaya untuk menurukan angka kemiskinan di Boalemo,” ketus Ali Syahap.

Baca Juga :  Disdik Sampang Siapkan Program Beasiswa Bagi Pelajar Berprestasi

Baca Juga; laka tunggal mobil ertiga tabrak pembatas jalan pamekasan

Lanjut lagi Ali Syahap menuturkan, Jika tidak bisa diteruskan, Pemerintah Kabupaten Boalemo harus memberikan solusi misalnya, memberikan Dana Pinjaman Usaha kepada Tenaga Honorer yang sudah tidak bisa dipekerjakan, atau ada solusi lainnya untuk memberantas kemiskinan yang terjadi sekarang, Pemerintah Kabupaten Boalemo harus melibatkan rakyatnya, bukan membiarkan rakyat menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan kepastian terhadap nasib Honorer yang ada di Instansi Pemprov, Dan Pemerintah Kabupaten Boalemo masih memberikan harapan yang tidak jelas kepada Tenaga Honorer Boalemo, Sudahi basa-basi, Mulailah untuk berfikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat. Berhenti berbohong, Berhenti memberi harapan yang tidak jelas. Rakyat Butuh kepastian !!!,” tutup Ali Syahap. (onal)

Berita Terkait

DPRD Sumenep Diharapkan Selaras Dengan Pemerintah Daerah
Perkuat Soliditas, Wujudkan Pemasyarakatan Kondusif
BLT DBHCHT Sampang 2025 Tembus Rp3,1 Miliar
37 Napi Risiko Tinggi Dari Jatim ‘Dilayar’ Ke Nusakambangan
Masyarakat Ramaikan Jalan Sehat Dies Natalis UTM
Wabup Sampang: Koperasi Penggerak Ekonomi lokal
BEM Unira Kecewa Ke Bupati Pamekasan
Rutan Sampang Gaet Pemerintah Daerah

Berita Terkait

Senin, 28 Juli 2025 - 21:49 WIB

DPRD Sumenep Diharapkan Selaras Dengan Pemerintah Daerah

Senin, 28 Juli 2025 - 18:47 WIB

Perkuat Soliditas, Wujudkan Pemasyarakatan Kondusif

Minggu, 27 Juli 2025 - 21:32 WIB

37 Napi Risiko Tinggi Dari Jatim ‘Dilayar’ Ke Nusakambangan

Minggu, 27 Juli 2025 - 17:03 WIB

Masyarakat Ramaikan Jalan Sehat Dies Natalis UTM

Minggu, 27 Juli 2025 - 09:49 WIB

Wabup Sampang: Koperasi Penggerak Ekonomi lokal

Berita Terbaru

Caption: Didiyanto dan Achmad Bahri, dua kuasa hukum terdakwa 'Syamsiyah' saat diwawancara usai sidang putusan sela, di Pengadilan Negeri Sampang, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Putusan Perkara ‘Syamsiyah’ Masih Teka-Teki

Selasa, 29 Jul 2025 - 16:54 WIB

Caption: Menteri Imipas (Agus Andrianto), menanam bibit edamame dan kubis di lahan SAE L’Sima, Kabupaten Malang, (foto istimewa).

Nasional

Menteri Imipas Tekankan Pentingnya Ketahanan Pangan

Selasa, 29 Jul 2025 - 11:25 WIB

Caption: ilustrasi.

Hukum&Kriminal

Polres Sumenep Ciduk Pelaku Cabul Siswi MTs

Senin, 28 Jul 2025 - 23:50 WIB

Caption: Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, (sumber foto. Sumenep.go.id).

Daerah

DPRD Sumenep Diharapkan Selaras Dengan Pemerintah Daerah

Senin, 28 Jul 2025 - 21:49 WIB

Caption: Kasubbagkerma Bagops Polres Pamekasan, AKP Subroto (kiri), dan Kasi Kamtib Lapas Narkotika Pamekasan, I Ketut Ardiyasa (kanan).

Daerah

Perkuat Soliditas, Wujudkan Pemasyarakatan Kondusif

Senin, 28 Jul 2025 - 18:47 WIB