Surabaya, (regamedianews.com) – Akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 atau (Covid-19), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai menghitung anggaran yang dibutuhkan dan akan menyiapkan dua mekanisme stimulus.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, pihaknya akan menyiapkan setidaknya dua mekanisme stimulus yang akan disuntikkan ke masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi.
Yang pertama yakni, dengan cash for work (padat karya tunai). Sedangkan, mekanisme kedua adalah social safety net.
“Setelah melihat dari proses penyebarannya, paling tidak untuk tiga bulan ke depan untuk sosial sefty net-nya saja angkanya tembus T (triliunan rupiah),” ujarnya, Jum’at (2/4/2020).
Khofifah Indar Parawansa menambahkan, untuk dana sendiri yang sudah siap baru Rp 264 miliar.
Namun setelah menggelar pertemuan dengan pimpinan dewan Jatim, DPRD Jatim akan melakukan efisiensi sebesar Rp100 miliar sehingga dana yang sudah siap lebih kurang Rp 364 miliar.
Sementara itu, Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak mengatakan, Dinas Sosial Jawa Timur telah selesai melakukan pencocokan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jawa Timur dengan pemerintah pusat.
Nantinya Dinsos akan melihat masyarakat yang tidak tercover BPNT akan dimasukkan ke dalam penerima social safety net.
“Dengan pendataan ini kita bisa menentukan by name by address data-data untuk menyalurkan social safety net,” katanya.
Lanjut Emil Dardak menuturkan, nantinya sasaran utama dari social safety net adalah masyarakat yang terdampak dari sektor nonagro atau perkotaan dimana produksi bisa benar-benar berhenti akibat adanya wabah Covid-19 ini.
“Angka ini sudah fix dan saat sudah selesai dikalkulasi akan difinalkan untuk soscial safety net,” lanjutnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, untuk cash for work, Pemprov Jatim sudah menganggarkan untuk 10 ribu masyakarat yang terdampak sosial ekonomi. Tapi, angka itu akan ditingkatkan untuk membantu penanganan Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan.
“Ini juga berpotensi disinergikan dengan lainnya seperti pada hal pelayanan publik, utamanya yang bisa dipadatkaryakan,” pungkasnya. (hib)
