Bandung || Rega Media News
Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) adukan rasa kekecewaan atas putra putri mereka ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020, jalan Dr Rajiman, Bandung, Selasa (23/6/20) kemarin.
Keluhan FMPP diterima pihak panitia PPDB Disdik Jabar, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati menilai sistem PPDB tingkat SMA/SMK/SLB sederajat sangat merugikan calon peserta didik.
“Contohnya seperti pendaftaran online. Kan tidak semua masyarakat ada yang mengerti dengan IT. Ketika mereka minta bantuan ke pihak sekolah asal pun, jadinya ditentukan dari pihak sekolah,” ujar Illa.
Belum lagi, katanya, titik koordinat banyak yang salah. Ketika dokumen harus dilengkapi beritanya harus login tengah malam. Ditambah tidak transparannya pihak sekolah saat pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik.
“Karena mereka juga tidak tahu mengapa jadi tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelasin. Jadi sistem yang kemarin itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang,” ucapnya.
Saat ditanya terkait peluang untuk mendaftarkan calon peserta didik jalur afirmasi di tahap dua atau zonasi, Illa menilai orang tua calon siswa dari kategori keluarga ekonomi tidak mampu akan mendapat kesulitan, karena beban biayanya.
“Jangankan belajar, mau daftar saja harus pakai uang. Formulirnya bayar, setelah masuk harus bayar lagi, belum bayar biaya praktek, apa itu akan ditanggung,” tuturnya.
Masih ditempat yang sama, Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Jabar, Juli Wahyu Pari Dunda mengakui jika PPDB tahun 2020 masalahnya cukup kompleks. Pasalnya, tahapan sosialisasi PPDB terbentur dengan pandemi. Sehingga sosialisasi PPDB pun mayoritas hanya bisa dilakukan secara virtual.
“Kami sadari bahwa PPDB tidak bisa menyentuh semua orang tua, terutama bagi daerah yang terkendala dengan internet. Tapi kami upayakan sosialisasi melalui medsos, media online dan elektronik,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, pihak Disdik Jabar pun tidak bisa mengakomodir semua calon siswa untuk masuk ke sekolah negeri, mengingat jumlah lulusan SMP atau MTs lebih banyak dari daya tampung sekolah tingkat SMA/SMK sederajat.
Disebutkannya, jumlah lulusan SMP sederajat berkisar di angka 700 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMA negeri sederajat hanya 149.977 ribu di tahap pertama.
“Sebagai perbandingan, di Kota Bandung terdapat 64 SMP, sedangkan jumlah SMA negeri hanya ada 27 sekolah. Bagaimana bisa menampung itu semua,” tandasnya. (wie)
