Bangkalan || Rega Media News
Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan geruduk kantor Dinas Pendidikan Bangkalan dan kantor DPRD Bangkalan, Senin (27/7/20).
Aktivis pergerakan mahasiswa itu menyoroti bobroknya Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan di Bangkalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Imam Syafi’i dalam releasenya, meminta Dinas Pendidikan agar lebih seriuse dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Bangkalan.
“Melalui Optimalisasi peran korwil dinas pendidikan disetiap Kecamatan,” ujarnya.
Selain itu, massa juga menuntut Dinas Pendidikan agar segera merealisasikan e-Sistem. Menurutnya, program e-Sistem merupakan langkah tepat untuk meminimalisir penyimpangan.
Massa juga meminta Dinas Pendidikan membuka data penerima Kartu Indonesia Pintar secara transparan. Karena program itu dianggap mejadi lahan keuntungan oleh kelompok dan oknum yang bermain di naugan Dinas pendidikan Bangkalan.
Massa PMII juga menyoroti banyaknya infrastruktur sekolah yang gedungnya memperihatinkan dan banyak gedung sekolah ambruk. Selain itu, Pihaknya juga meminta agar menyetop indikasi pungli insentif guru ngaji dan guru madrasah Diniyah.
“Meminta data penerima program itu harus tepat sasaran,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, semua tuntutan PMII pihaknya menampung dan menjadi bahan koreksi bagi Dinas Pendidikan.
Menurutnya, terkait dugaan penyelewenangan program PIP, menurut Bambang sifatnya kasuistik, karena hal itu tidak secara massif.
“Jadi PIP di masing-masing desa sulit untuk diberikan secara perorangan karena antara yang menerima dan yang tidak sama-sama miskin. Sehingga tokoh masyarakat dan kepala sekolah sepakat untuk dibagi rata,” terang Bambang.
Terkait insentif guru ngaji dan madin, Bambang menjelaskan, program itu ada tim verifikasi kabupaten dan Kecamatan yang diangkat oleh Bupati. Namun meski begitu, dia mengaku, sudah menindaklanjuti ke tim verifikasi kabupaten.
“Jadi untuk insentif guru ngaji dan madin ini ada tim verifikasi kabupaten dan kecamatan,” tutupnya.
Aktifis mahasiswa itu juga menuntut Komisi D DPRD Bangkalan selaku mitra Dinas Pendidikan agar tidak menutup mata dengan kondisi pendidikan di Bangkalan. Massa meminta kepada Komisi D agar meningkatkan fungsi controling pada Dinas Pedidikan.
“Kami berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap kepala Dinas Pendidikan, paling telat dalam minggu ini kami akan melakukan klarifikasi terkait dengan tuntutan PMII, nanti dari teman-teman PMII kami juga undang,” kata Ketua Komisi D, Nur Hasan, saat menemui massa di ruang rapat Paripurna DPRD Bangkalan.
Nur Hasan juga mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Dinas Pendidikan agar membuka data penerima program-program dari pemerintah. Seperti Program Madin dan KIP.
“Nanti kalau Dinas Pendidikan Bangkalan tidak mengindahkan maka kami akan memberikan peringatan keras,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, terkait dengan informasi pungli. Menurutnya menjadi atensi dari Komisi D.
“Saya pastikan kalau ada upaya menghilangkan data penerima karena di hapus oleh korwil maka saya minta kepada massa agar melaporkan kepada KomisI D,” tutupnya. (sfn/sms)
