PMII Demo Disdik & Legislatif, Pertanyakan Keseriusan Kelola Pendidikan di Bangkalan

- Jurnalis

Senin, 27 Juli 2020 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PMII saat beraudensi dengan pihak Dinas Pendidikan dan DPRD Kab. Bangkalan.

PMII saat beraudensi dengan pihak Dinas Pendidikan dan DPRD Kab. Bangkalan.

Bangkalan || Rega Media News

Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan geruduk kantor Dinas Pendidikan Bangkalan dan kantor DPRD Bangkalan, Senin (27/7/20).

Aktivis pergerakan mahasiswa itu menyoroti bobroknya Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan di Bangkalan.

Koordinator aksi, Imam Syafi’i dalam releasenya, meminta Dinas Pendidikan agar lebih seriuse dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Bangkalan.

“Melalui Optimalisasi peran korwil dinas pendidikan disetiap Kecamatan,” ujarnya.

Selain itu, massa juga menuntut Dinas Pendidikan agar segera merealisasikan e-Sistem. Menurutnya, program e-Sistem merupakan langkah tepat untuk meminimalisir penyimpangan.

Massa juga meminta Dinas Pendidikan membuka data penerima Kartu Indonesia Pintar secara transparan. Karena program itu dianggap mejadi lahan keuntungan oleh kelompok dan oknum yang bermain di naugan Dinas pendidikan Bangkalan.

Massa PMII juga menyoroti banyaknya infrastruktur sekolah yang gedungnya memperihatinkan dan banyak gedung sekolah ambruk. Selain itu, Pihaknya juga meminta agar menyetop indikasi pungli insentif guru ngaji dan guru madrasah Diniyah.

Baca Juga :  Pegawai Positif Covid-19, Puskesmas Tanah Merah Ditutup 14 Hari

“Meminta data penerima program itu harus tepat sasaran,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, semua tuntutan PMII pihaknya menampung dan menjadi bahan koreksi bagi Dinas Pendidikan.

Menurutnya, terkait dugaan penyelewenangan program PIP, menurut Bambang sifatnya kasuistik, karena hal itu tidak secara massif.

“Jadi PIP di masing-masing desa sulit untuk diberikan secara perorangan karena antara yang menerima dan yang tidak sama-sama miskin. Sehingga tokoh masyarakat dan kepala sekolah sepakat untuk dibagi rata,” terang Bambang.

Terkait insentif guru ngaji dan madin, Bambang menjelaskan, program itu ada tim verifikasi kabupaten dan Kecamatan yang diangkat oleh Bupati. Namun meski begitu, dia mengaku, sudah menindaklanjuti ke tim verifikasi kabupaten.

“Jadi untuk insentif guru ngaji dan madin ini ada tim verifikasi kabupaten dan kecamatan,” tutupnya.

Aktifis mahasiswa itu juga menuntut Komisi D DPRD Bangkalan selaku mitra Dinas Pendidikan agar tidak menutup mata dengan kondisi pendidikan di Bangkalan. Massa meminta kepada Komisi D agar meningkatkan fungsi controling pada Dinas Pedidikan.

Baca Juga :  Pilkada Sampang 2024, Doa Ulama' Untuk JIMAD Sakteh

“Kami berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap kepala Dinas Pendidikan, paling telat dalam minggu ini kami akan melakukan klarifikasi terkait dengan tuntutan PMII, nanti dari teman-teman PMII kami juga undang,” kata Ketua Komisi D, Nur Hasan, saat menemui massa di ruang rapat Paripurna DPRD Bangkalan.

Nur Hasan juga mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Dinas Pendidikan agar membuka data penerima program-program dari pemerintah. Seperti Program Madin dan KIP.

“Nanti kalau Dinas Pendidikan Bangkalan tidak mengindahkan maka kami akan memberikan peringatan keras,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, terkait dengan informasi pungli. Menurutnya menjadi atensi dari Komisi D.

“Saya pastikan kalau ada upaya menghilangkan data penerima karena di hapus oleh korwil maka saya minta kepada massa agar melaporkan kepada KomisI D,” tutupnya. (sfn/sms)

Berita Terkait

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
H. Supriadi Owner Rokok Makayasa Sabet Penghargaan SMSI Award 2025
Merasa Difitnah, PT LIL Akan Tempuh Jalur Hukum
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 10:46 WIB

Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’

Sabtu, 31 Mei 2025 - 15:58 WIB

Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut

Sabtu, 31 Mei 2025 - 09:02 WIB

Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas

Berita Terbaru

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB

Caption: video Bupati Sampang disinformasi yang diunggah akun Tiktok @faktapolitiktok.

Daerah

Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’

Senin, 2 Jun 2025 - 10:46 WIB

Caption: potongan video viral Bus Pahala Kencana terbakar saat melintas di jalan raya Paterongan Bangkalan Madura.

Peristiwa

Bus Pahala Kencana Hangus Terbakar di Bangkalan

Minggu, 1 Jun 2025 - 19:00 WIB