Bangkalan || Rega Media News
Kepala Sekolah (Kepsek) SMA-SMK Swasta se-Bangkalan mengikuti serap aspirasi (Reses) II Tahun Anggaran 2020 dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Mathur Khusairi di SMA 2 PGRI Bangkalan, Selasa (15/9/2020).
Dalam kesempatan itu, Ketua MKKS SMA Swasta, Syamsul Arifin, meminta anggota legislator dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani untuk memperjuangkan SMA- SMK Swasta yang ada di Bangkalan.
“Kami berharap, SMA- SMA ini terus diperjuangkan. Tentunya tetap didukung oleh DPRD Jatim,” kata Ketua MKKS SMA Swasta, Syamsul Arifin saat Reses berlangsung.
Syamsul mengatakan, pengelolaan SMA- SMK Swasta sangat rumit dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah minim. Untuk itu, Ia berharap kepada politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu agar selalu membimbing.
“Bantuan apa saja yang diterima oleh SMA-SMK Swasta tolong didampingi. Supaya apa saja yang diterima dikelola dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pintanya.
Ditempat yang sama, Ketua MKKS SMK KH. Muhdori A Rohman juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh kepala sekolah SMK. Menurut dia, SMK Swasta seperti jalan ditempat lantaran keterbatasan dana.
“Saat ditelusuri kepala sekolah pada takut mengambil kebijakan mengambil dana dari masyarakat, karena ada Bos dan BOBP,” tuturnya.
“Sementara kelas yang ada di desa muridnya sangat minim tapi operasionalnya sama dengan yang sekolah besar. Misalnya di desa muridnya 20 operasionalnya sama dengan yang 40,” imbuhya.
Ia juga mengatakan masih banyak SMK Swasta yang belum memiliki gedung sekolah. Jika melaksanakan proses belajar mengajar, maka pinjam gedung lain yang ada di yayasan setempat.
“Belum lagi ada yang roboh,” ujarnya. Perihal bantuan, lanjut dia, bukan rahasia umum bahwa SMK maupun SMA Swasta yang ada di Bangkalan paling sedikit dibandingkan dengan daerah lain.
“Kiranya bapak Mathur bisa menjempati apa yang yang menjadi masalah kami dan dapat memperjuangkan. Bukan hanya sekedar menyerap aspirasi,” harapnya.
Menanggapi curhatan itu, Mathur Khusairi mengatakan akan memperjuangkan hal itu. Terlebih di bidang infrastruktur. “Gimana mau blejar kalau ruang kelas gak punya. Saya akan menyampaikan keluhan itu,” ujarnya.
Mathur juga mengaku miris mendengar banyak sekolah SMA-SMK Swasta di Kabupaten Bangkalan ruang kelasnya masih numpang.
Menurut Mathur, bagaimana para siswa akan belajar optimal jika ruang kelas pun tidak ada. Apalagi berdasarkan informasi yang Ia terima, untuk mendapat bantuan Ruang Kelas Belajar (RKB) syaratnya minimal harus ada 100 siswa.
“Ini yang meperihatinkan. Kalau kemudian dibatasi seperti itu partisipasi masyarakat ditingkatkan, maka lembaga tidak akan mendat bantuan selama ini,” katanya.
Mathur mengatakan, akan menanyakan kebijakan itu kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur, Regulasi apa yang dijadikan dasar sehingga ada persyaratan tersebut.
“Padahal yang saya tahu selama ini bantuan melalui serap aspirasi saya mendengar siswa harus sekian tidak ada. Ini sangat tidak adil,” tutupnya. (sfn/sah)
