Sampang || Rega Media News
Dugaan kongkalikong penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang disalurkan melalui Kementerian Agama Pusat di kabupaten Sampang, Madura, semakin meruncing.
Pasalnya, menurut Didik Ketua Jaka Jatim Koorda Sampang, selain menemukan banyak kejanggalan, dirinyapun mengklaim telah menemukan bukti tambahan yang semakin mengejutkan.
Namun, terkait hal tersebut Didik enggan mengulas lebih jelas, karena menurutnya ada saatnya kapan dirinya harus menyampaikan semuanya.
“Kami hanya tidak ingin pesantren dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”, tuturnya, Sabtu (5/12/20).
Mantan Ketua PMII Pamekasan tersebut menambahkan, dalam upaya membuktikan hal tersebut dirinya mengatakan tidak akan main-main, apalagi bukti pendukung dan ‘nyanyian’ dari bawah semakin banyak dan jelas.
“Kita cuma tidak ingin lembaga agama dimanfaatkan oleh oknum yang hanya mementingkan perutnya sendiri, apalagi ini berkaitan dengan Covid-19,” ucap Didik.
Sebelumnya, Jaka Jatim telah melakukan audiensi dengan pihak Kemenag Sampang dan ditemui oleh PD Pontren.
Audiensi tersebut dilakukan karena dinilai banyak kejanggalan dalam realisasi anggaran yang terjadi dilapangan.
Untuk sekedar diketahui dana BOP dimaksud adalah 10 juta untuk setiap penerima, dan harus memiliki ijin operasional, penerima bantuan tersebut adalah Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) dan Pondok Pesantren (Ponpes).
Berdasarkan data Kemenag Sampang, jumlah lembaga penerima BOP di tahap II ada 334 Madin, 345 TPQ, dan 62 pesantren. Pencairannya berlangsung pada bulan Oktober 2020.
Didikpun mengatakan, dirinya memiliki data dan siap membantu jika ada lembaga yang ingin mengkroscek apakah lembaganya dapat atau tidak.
“Insha Allah kita siap membantu jika ada pengasuh yang ingin melihat lembaganya dapat atau tidak,” tutupnya. (adi/har/red)
