Aceh Kembali Jadi Juara Termiskin di Sumatera, AK: Jangan Sampai Aceh Hebat Jadi Aceh Melarat

- Jurnalis

Selasa, 16 Februari 2021 - 15:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Yayasan Aceh Kreatif (Delky Nofrizal Qutni).

Ketua Yayasan Aceh Kreatif (Delky Nofrizal Qutni).

Banda Aceh || Rega Media News

Triliunan rupiah dana otonomi khusus ditambah dengan berbagai sumber lainnya yang dialokasikan untuk provinsi Aceh ternyata tidak mampu membuat Aceh semakin hebat dan berkembang pesat. Alhasil, kini Provinsi Aceh kembali menunjukkan kehebatannya dengan bertengger sebagai daerah termiskin di Sumatera.

“Alokasi anggaran yang begitu besar untuk Aceh selama ini ternyata justeru tak mampu dikelola dengan baik atau bisa dikatakan masih salah urus, sehingga triliunan dana Otsus dan sumber anggaran lainnya di Aceh hanya dinikmati oleh segelintir orang dan belum begitu menyentuh masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Ketua Yayasan Aceh Kreatif (AK), Delky Nofrizal Qutni kepada media, Selasa (16/02/2021).

Secara jelas, kata Delky, BPS telah merilis bahwa pada September 2019 tahun lalu sebelum terdampak Covid-19, kemiskinan Aceh sebesar 15,01%, kemudian turun pada Maret 2020 (menjadi) sebesar 14,99%, dan September 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 tidak hanya di Aceh tapi juga nasional, kemiskinan Aceh meningkat menjadi 15,43%.

Pada september 2020 sebanyak 833,91 ribu orang. Jumlah itu bertambah 19 ribu orang dibandingkan Maret 2020 yakni 814,91 ribu orang.

Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah Aceh masih gagal dalam mengelola uang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga lagi-lagi Aceh hanya berhasil menjadi provinsi dengan predikat kemiskinan tertinggi. Apakah pemerintah Aceh kembali mau mengelak, bahkan mengatakan data BPS itu tidak benar.

Padahal, jelas-jelas secara fakta pemerintah Aceh terlalu banyak terbuai dan lalai dengan program-program yang cenderung hanyalah pemborosan anggaran dan menghamburkan uang rakyat, dimana output dan outcome nya tidak maksimal menyentuh kepentingan real masyarakat.

“Contoh kecilnya ya gerakan bagi-bagi masker yang operasionalnya jauh lebih mahal dari masker yang dibagikan, belum lagi segudang contoh lainnya yang jelas-jelas hanya untuk mempoya-poyakan uang rakyat,” sebutnya.

Baca Juga :  Tak Bawa Data Dirapat ADK, Kantor Camat Sampang Jadi Sasaran Sidak Komisi I

Peningkatan kemiskinan di Aceh di masa Covid-19 tersebut tentunya berbanding terbalik dengan besarnya alokasi anggaran BTT yang mecapai ratusan milyar dan refocusing APBA untuk penanganan Covid-19 yang mencapai 2,3 Triliun Rupiah.

“Kita bisa lihat berapa persentasenya yang menyentuh masyarakat, berapa tinggi yang terindikasi Mark up dan rasional penggunaannya,” jelas mantan Kabid Advokasi.

Belum lagi, kata Delky, perputaran uang Aceh terlalu banyak keluar sehingga effect ekonomi di kalangan bawah sangat lah kecil. “Sebagai contoh, dari banyak paket APBA atau APBK dikerjakan oleh perusahaan luar, pajaknya keluar, perputaran uang hasil yang di dapat pengusaha-pengusaha itu juga keluar, apalagi pengusahanya tinggal di luar Aceh.

“Maka perputaran uangnya tentu keluar, sehingga perputaran uangnya tidak di Aceh. Alhasil, daya beli melemah, perputaran uang di tataran pedagan lokal minim, harga jual hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan menurun dan pedagang lokal pun turut kewalahan,” jelasnya.

Belum lagi, lanjut Delky, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang belum optimal secara output dan outcome kepada masyarakat.

“Jadi, banyak hal yang harus segera di evaluasi dan diperbaiki agar paparan visi-misi Aceh Hebat itu bukan hanya sebatas di atas kertas. Jika pemerintah Aceh tidak segera berbenah, maka kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini tidak akan mewujudkan Aceh Hebat, namun justeru menjadikan rakyat Aceh melarat,” tegasnya.

Menurut Delky, jika kita lihat dari dokumen konsultasi Bappeda Aceh untuk tahun 2021 yang dikeluarkan pada tahun lalu itu memang sudah mengarah pada sektor ekonomi real dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga :  Beredar Video Mesra Oknum Satpol PP Sampang

“Apakah itu akan berjalan? Tentunya itu bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021, seberapa besar persentasenya untuk sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti UMKM, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan sektor lainnya,” kata koordinator Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) itu.

Lalu, imbuhnya, baru kemudian apakah disaat realisasi nanti akan mampu menyentuh masyarakat menengah ke bawah atau justeru tetap dinikmati oleh segelintir elit dan kalangan menengah ke atas. Ini harus benar-benar dipantau.

Masih kata Delky, jika pemerintah Aceh terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fisik yang belum tentu berdampak kepada ekonomi dan kebutuhan real masyarakat, sementara plot anggarannya besar, maka dapat dipastikan pemerintah belum hijrah dari prilaku yang bejat.

“Kenapa kita katakan demikian, asumsinya jika yang menjadi fokus pemerintah Aceh adal infrastruktur besar tanpa dampak maksimal kepada masyarakat, maka tentunya itu adalah bentuk pemborosan uang rakyat,” ucapnya.

Aceh Kreatif berharap, di sisa kepemimpinannya, Gubernur Nova Iriansyah lebih serius dan fokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan sektor produktif baik itu di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan memaksimalkan sentuhan untuk menyokong keberadaan UMKM lokal di Aceh.

“Kita yakin Pak Gubernur dan stakeholder lainnya tidak ingin mengukir sejarah buruk di Aceh yang akan menjadi catatan dan ingatan bagi generasi-generasi berikutnya, sehingga evaluasi dan pembenahan secara maksimal mesti dilakukan,” pungkasnya.

Gubernur harus bekerja lebih maksimal, tegas Delky, untuk itu dan tidak boleh terlalu lama terbuai seremonial. “Jangan sampai sejarah mencatat, di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, Aceh Hebat menjadi Aceh Melarat apalagi menjadi Aceh sekarat,” pungkasnya. (Asmar Endi)

Berita Terkait

Warga Sampang Antusias Manfaatkan Layanan CKG
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Agen BRILink Bangkalan
Danrem 084/BJ: TMMD Bantu Pemda Membangun Sampang
Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Juni 2025 - 18:32 WIB

Warga Sampang Antusias Manfaatkan Layanan CKG

Rabu, 4 Juni 2025 - 15:26 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Agen BRILink Bangkalan

Rabu, 4 Juni 2025 - 12:34 WIB

Danrem 084/BJ: TMMD Bantu Pemda Membangun Sampang

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Berita Terbaru

Caption: tampak petugas Puskemas Kamoning saat mendata dan memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada masyarakat, (dok. regamedianews).

Daerah

Warga Sampang Antusias Manfaatkan Layanan CKG

Rabu, 4 Jun 2025 - 18:32 WIB

Caption: Dirjenpas (Mashudi) saat menyambangi petugas Lapas Nabire yang dirawat di rumah sakit akibat dianiaya napi dengan senjata tajam.

Nasional

Dirjenpas Sambangi Petugas Lapas Nabire Dianiaya Napi

Rabu, 4 Jun 2025 - 16:42 WIB

Caption: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura pose bersama dengan agen BRILink se-Kabupaten Bangakalan, The Sky Cafe and Resto.

Daerah

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Agen BRILink Bangkalan

Rabu, 4 Jun 2025 - 15:26 WIB

Caption: Danrem 084 Bhaskara Jaya (Brigjen TNI Danny Alkadrie) didampingi Forkopimda Sampang saat diwawancara awak media di halaman Pendopo Trunojoyo, (dok. regamedianews).

Daerah

Danrem 084/BJ: TMMD Bantu Pemda Membangun Sampang

Rabu, 4 Jun 2025 - 12:34 WIB

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB