Bangkalan || Rega Media News
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP Bangkalan mempertanyakan realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan, dalam mengatasi bencana banjir dan kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangkalan.
“Melihat anggaran dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2021 melebihi dari tahun 2020, bahkan kisarannya nominalnya sangat fantastis, ada 102 miliar anggaran keseluruhan dinas PUPR dari APBD kabupaten,” ujar Tamam aktivis PMII, usai melakukan audensi ke Dinas PUPR, Rabu (18/08/21).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkhusus menurutnya, di bidang Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas PUPR telah menganggarkan 1,9 miliar, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi setiap tahunnya.
“Dengan jumlah anggaran yang fantastis itu tentunya, Dinas PUPR mempunyai langkah strategis menanggulangi kekeringan jangka panjang yang terjadi di Bangkalan,” ujarnya.
Ia mengatakan, PMII meminta transparansi langkah strategis (pogram) SDA di tahun 2021 yang anggarannya 1 miliar. Selain itu, pihaknya meminta PUPR harus membangun tandon dan pengeboran untuk menanggulangi kekeringan jangka panjang.
“Serta kami minta PUPR bidang SDA gunakan geolistrik untuk mencari sumber mata air bagi desa rawan sumber mata air. PUPR harus melakukan koordinasi dengan DLH untuk memetakan daerah yang rawan banjir,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris PUPR Bangkalan Rizal Mardiansyah mengatakan, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah untuk menangani kekeringan di sejumlah desa. Begitupula ketika datang musim penghujan.
“Jadi salah satu solusinya jika musim kemarau melakukan pengeboran, kalau pengeboran tidak bisa, ada juga tayping, artinya bisa kerjasama dengan desa sebelahnya dengan model perpipaan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah mengajukan pengeboran terhadap pemerintah pusat melalui Badan Geologi, agar cekungan air tanah yang ada di sejumlah titik di Bangkalan bisa dikelola.
“Namun untuk kawasan putih, harus dilakukan pengeboran cukup dalam agar mendapat sumber mata air. Kami bekerja sama dengan badan Geologi untuk mengusulkan daerah terdampak,” pungkasnya.
