Dinilai Tak Becus, KPA Desak Copot Sekda Aceh

- Jurnalis

Rabu, 25 Agustus 2021 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru bicara Kaukus Peduli Aceh (Refan Kumbara).

Juru bicara Kaukus Peduli Aceh (Refan Kumbara).

Banda Aceh || Rega Media News

Berbagai polemik yang terjadi di Aceh selama 2 tahun terakhir tak terlepas dari kinerja buruk Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, sebagai orang nomor satu di ASN dan juga ketua TAPA. Taqwallah dinilai telah gagal total menjalankan tugasnya.

“Beberapa persoalan besar dan fatal di Aceh tak terlepas dari peran sekda Taqwallah sebagai ketua TAPA,” ungkap juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA) Refan Kumbara, Selasa (24/08/21).

Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur Aceh segera mengusulkan ke presiden untuk mencopot Sekda Aceh dan mengusul penggantinya yang lebih berkompeten.

Menurut KPA, beberapa kesalahan fatal sekda Aceh yang menunjukkan gagalnya sekda Aceh sebagai ketua TAPA diantaranya Mega Silpa senilai (Rp) 3,9 triliun pada tahun anggaran 2020 yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah.

Tak hanya itu, kata Refan, penyusupan anggaran siluman berkode apendiks Rp. 250 Milyar lebih pada APBA 2021 juga merupakan bukti Kebobrokan Taqwallah sebagai ketua TAPA.

Baca Juga :  Truk Hantam Carry dan Motor di Bangkalan, 8 Orang Luka-Luka

“Selain itu, kita juga menilai alokasi Anggaran Refocusing Covid-19 yang mengalami 4 kali perubahan tanpa konsultasi ke DPRA, jumlah perubahan terakhirnya mencapai Rp. 2,3 T,” terangnya.

Selain tidak mampu dioptimalkan untuk penanganan Covid-19 sebagaimana diatur, sebagian besar justru digunakan untuk urusan diluar dan hanya penanganan Covid-19 hanya 610,8 miliar.

“Kemudian yang dapat direalisasikan sebanyak Rp. 475,5 M. Ini merupakan kesalahan fatal yang berpotensi melanggar aturan dan tak terlepas dari peran Sekda,” jelasnya.

Masih menurut Refan, selama ini Sekda Aceh terlalu banyak ngurus dan nimbrung pada urusan- urusan tak penting dan bukan tupoksinya, seperti ngurus persoalan dana desa.

Seharusnya dia lebih fokus memperhatikan manfaat dana APBA dan Otsus supaya uang rakyat itu benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hilang “dihisap drakula” anggaran.

Faktanya anggaran yang besar untuk Aceh justeru membuat Aceh berhasil menjadi daerah termiskin di Sumatera berulang kali. Ini bukti sekda Aceh Taqwallah tidak becus kelola anggaran Aceh.

Baca Juga :  Diduga Ada Kesalahan Penerbitan, Ahli Waris N Ijoh Hadma Datangi Komisi I DPRD Cimahi

“Jadi, tak ada alasan bagi Gubernur untuk mempertahankannya kecuali jika memang keduanya bersekongkol untuk memporak-porandakan pemerintahan Aceh,”tegasnya.

Sebenarnya, lanjut Refan, Miss komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang berdampak kepada stabilitas politik dan pemerintahan Aceh juga tak terlepas dari ulah sekda, bahkan berulang kali DPRA merekomendasikan untuk pergantian sekda karena memang tak becus bekerja sesuai tupoksinya, bahkan cenderung menjadi sumber masalah.

Jika mengacu pada pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2009 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah Aceh dan sekretaris daerah Kabupaten/Kota di Aceh, pergantian Sekretaris Daerah hanya bisa dilakukan dalam waktu dua sampai dengan lima tahun, sejak diangkat dalam jabatannya.

“Maka dihitung sejak 1 Agustus 2019 hingga 1 Agustus 2021 jabatan Taqwallah sebagai Sekda sudah lewat 2 (dua) tahun sehingga tidak ada larangan untuk diganti,” pungkasnya.

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB