Bangkalan || Rega Media News
Badan Anggaran DPRD Bangkalan bersama TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan kembali melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2021.
Dalam pembahasannya, anggota Banggar, Mahmudi mempertanyakan masalah pendapatan dari parkir, pajak dan retribusi Dinas Kesehatan. Menurut Mahmudi pertanyaan perihal item tersebut yang dijawab Tim Anggaran Pemkab Bangkalan terkesan asal-asalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menganggap jawaban dari TPAD asal bunyi dan hanya ngarang, karena dilihat dari data dari tiga tahun terakhir sampai tahun 2021 pendapatan Pemkab Bangkalan minus,” ucapnya.
Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Menurut Mahmudi, pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun selalu ada penurunan. Pada tahun 2021 ini ada penurunan minus 5,503 persen.
“Artinya laju perekonomian di Kabupaten Bangkalan sangat menurun. Sehingga pihaknya mempertanyakan apa yang harus DPRD kerjakan? Apa yang sudah Pemkab kerjakan?,” ujarnya.
Mahmudi juga menjelaskan, target PAD Dinkes dari tahun ketahun juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 target PAD 5 miliar terealisasi 4.3 miliar. Dan tahun ini target PAD 7 miliar dengan rencana perubahan PAD di retribusi Dinkes menjadi 3.3 miliar.
“Inikan tidak logis karena kondisi tahun 2020 itu lebih genting daripada tahun 2021. Mereka beranggapan ada pengurangan target dengan alasan yang tidak masuk akal,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan, Taufan Zairinsyah mengaku pihaknya tidak asal-asalan menyampaikan apabila tidak sesuai dengan data.
“Kita ini menghitung berdasarkan data yang ada. Terus proyeksi itu kita tentukan sesuai normatik yang ada. Namanya proyeksi bisa jadi itu naik dan bisa jadi itu turun karena kondisi tertentu. Kami tidak ada ngarang mengarang, apa yang sampaikan sesuai data,” ucapnya.
Menurutnya, laju perekonomian pemerintah daerah mengikuti skala nasional. Ia beranggapan pemkab Bangkalan mengacu data dari BPS.
“Kita menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan tidak mungkin ngarang ngarang,” terangnya.
Terkait Retribusi Dinkes, menurutnya, tergantung jumlah banyaknya pasien. “Kalau saat ini pasiennya dalam kondisi covid yang jelas pasti sepi dan berdampak juga terhadap retribusi kita,” pungkasnya.
Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Fatkhurrahman saat memimpin rapat tersebut menyampaikan pembahasan KUA PPAS PAK APBD 2021 kembali ditunda karena minimnya waktu dan belum ada jawaban yang jelas dari tim anggaran.
Ia mengatakan, pembahasan akan dilanjutkan hari ini dengan mendengarkan jawaban dari Tim Anggaran Pemkab Bangkalan.
“Sebenarnya saya bisa menentukan antara dilanjut atau tidak, artinya karena juga terbentur oleh waktu yang memungkinkan tidak bisa selesai maka dipending dulu dan dilanjutkan rabu besok. Karena masih pertanyaan yang masih belum dijawab dengan clear. Nanti kita kalau ada waktu yang sempurna tentu bisa dijawab dengan clear,” tandasnya.
