Pengacara Anggota DPRK Aceh Selatan Gugat Ketua Umum PDA

Aceh Selatan || Rega Media News

Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Daerah Aceh (PDA), Murhaban melalui kuasa hukumnya, Ahmad Fadhli SH dan Aditya SH mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ketua Umum PDA.

Kuasa hukum Murhaban, Ahmad Fadhli saat temu pers di Tapaktuan, Selasa (28/09/21) mengatakan, adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah, bahwa Penggugat adalah Kader/Anggota Partai Daerah Aceh dengan kartu tanda pengenal 08059.

“Penggugat selama terdaftar sebagai kader Anggota PDA Aceh Selatan selalu mengikuti aturan dan tata tertib serta tidak pernah melanggar aturan – aturan yang dilarang dan tetap berpegang teguh pada aturan tentang apa yang termaktub di dalam AD ART PDA,” ujarnya.

Ia juga menyebut, Penggugat diadili dalam persidangan Mejelis Tahkim Partai Daerah Aceh berdasarkan Putusan Majelis Tahkim Partai Daerah Aceh Nomor : 01/Putusan 2021 MT-PDA tanggal 18 Mei 2021.

Bahwa uraian masalah dalam putusan Majelis Tahkim PDA, Murhaban diduga sebagai pihak ketiga yang menyebabkan rusaknya rumah tangga antara saksi Fitrahadi dengan Irma Amizah sehingga terjadinya perceraian antara keduanya di Mahkamah Syariah Tapaktuan, dan diduga Murhaban menikah dengan saksi Irma Amizah dengan pernikahan dibawah tangan masih didalam masa iddah.

“Atas hal tersebut, Penggugat menjelaskan tidak benar menjadi pihak ketiga dalam perceraian antara Fitrahadi dengan Irma Amizah sebagai mana Tergugat uraikan dalam putusannya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan DPP PDA Nomor : 001/kpts/V/2021 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRK Aceh Selatan atas nama Murhaban dan mengajukan Sofyan Seri S.Pdi sebagai pengganti tanggal 25 Mei 2021 telah menyalahi tujuan berdirinya Partai Daerah Aceh.

“Dalam hal ini, Tergugat telah bertindak semena – mena sehingga merugikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRK Aceh Selatan dan telah menyalahi konsep Syariah Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan telah mencederai sistem demokrasi,” paparnya.

Menurutnya, tindakan Majelis Tahkim PDA dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidaklah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam AD/ART Partai Daerah Aceh, yang mana persidangan Partai haruslah diawali dengan surat pemanggilan terhadap Penggugat terlebih dahulu.

“Bahkan sampai keluarnya hasil Surat Keputusan DPP PDA tersebut Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat pemanggilan secara resmi, sehingga ada hak – hak Penggugat yang dilanggar dan diabaikan,” ucapnya.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Kuasa Hukum Murhaban, Ahmad Fadhli dan Partners memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut, diantaranya :

(1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
(2) Menyatakan Putusan Majelis Tahkim PDA Nomor : 01/Putusan/2021/MT PDA tanggal 18 Mei 2021 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

(3) Menyatakan Surat Keputusan DPP PDA Nomor : 01/kpts/V/2021 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Daerah Aceh atas nama Murhaban dan mengajukan Sofyan Seri sebagai pengganti tanggal 25 Mei 2021 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

“Berkas gugatan ini telah kita masukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sidang gugatan pertama akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021. Oleh karena itu, kami meminta kepada Ketua DPRK Aceh Selatan agar tidak memproses surat PAW yang bersangkutan karena ini masih dalam proses gugatan,” tutupnya.