Bangkalan || Rega Media News
Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron kembali melanjutkan serap aspirasi melalui program semalam bersama Ra Latif. Serap aspirasi kali ini diikuti dari Kecamatan Sepulu, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Tanjung Bumi, Rabu (29/09/21).
Hadir dalam serap aspirasi tersebut beberapa tokoh di tiga Kecamatan, petani nelayan dan beberapa Kepala Desa dari Kecamatan Sepulu, Klampis dan Tanjung Bumi.
Kegiatan tersebut dimulai dari Bupati Bangkalan mendengar keluh kesah para nelayan terkait semakin langkanya para nelayan dalam menangkap ikan.
Selain itu, para nelayan juga menyampaikan keluhan dampak pengeboran industri Migas di Kecamatan Klampis, Tanjung Bumi dan wilayah Sepulu. Akibat pengeboran itu para nelayan mengaku kesulitan dalam menangkap ikan. Karena terdapat tutorial yang tidak diperbolehkan para nelayan mendekat.
Tak hanya itu, dalam serap aspirasi tersebut juga disampaikan keluhan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut para nelayan, bagi hasil CSR dari penggeruk minyak di wilayah tiga kecamatan tersebut tidak tepat sasaran.
Mereka menilai CSR yang digelontorkan selama ini tidak pernah menyentuh pada masyarakat terdampak. Sehingga kesejahteraan masyarakat terdampak pengeboran masih terkatung katung.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengaku turun langsung pada tokoh, nelayan dan kepala Desa untuk mengetahui keluh kesah dari masyarakat bawah.
Hal ini menurut Ra Latif melalui program se serap aspirasi semalam bersama Ra Latif. Mendengar, melihat dan menerima keluhan para nelayan.
“Serap aspirasi terkait dengan keluh kesah permasalahan nelayan yang dialami saat ini dan juga adanya fenomena alam. Serta keluh kesah dengan adanya sumur bor Industri Migas yang tidak boleh didekati oleh nelayan,” kata Ra Latif.
Menurut Ra Latif, keluh kesah yang disampaikan padanya akan ditindaklanjuti dengan mencari solusi semaksimal mungkin.Harapan kami nantinya ada solusi,” ungkapnya.
Terkait CSR, Ra Latif menambahkan, akan ditinjau ulang. Sebab, hasil aspirasi yang diterima lebih dominan perihal bantuan CSR yang tidak tepat sasaran.
Karena nelayan ini sangat terdampak maka mereka juga harus bisa menikmati CSR ini. Karena mereka juga terdampak pengeboran sehingga harus ada perhatian khusus dari pemerintah terkait hal tersebut.
Menurut Ra Latif selama ini pengajuan CSR diusulkan sendiri oleh masyarakat setempat terhadap SKK Migas dan WHE MO. Tanpa ada koordinasi terhadap pemerintah Daerah.
“Sementara kami hanya mendapat tembusan surat bahwasanya sudah menyerahkan CSR terhadap masyarakat terdampak. Jadi kedepan pemerintah Bangkalan setidaknya diajak komunikasi sehingga bantuan CSR benar benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Selain itu, dirinya berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak Pertamina, sehingga penyaluran tanggungjawab sosial atau CSR lebih tepat sasaran.
“Sehingga ada perhatian khusus kepada para nelayan, dan bisa menikmati karena mereka terdampak,” pungkas Ra Latif.
Diketahui, selain menyerap aspirasi nelayan Ra Latif juga menyalurkan bantuan bibit ikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), yakni berupa bibit ikan bandeng sebanyak 200.000 ekor dan 5.000 ekor bibit.
