Bangkalan || Rega Media News
Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Muh. Syarif mendorong penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan fokus di bidang pengembangan kawasan wisata dan industri halal.
Hal itu disampaikan Rektor UTM usai mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD tahun anggaran 2023 di gedung Rato Ebhu, Bangkalan, Rabu (23/03/22) kemarin.
Dengan tema pemantapan pemulihan ekonomi daerah melalui integrasi pertanian, industri perdagangan dan jasa. Usulan tersebut menurut Rektor UTM bukan tanpa dasar, kondisi ini menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pemkab Bangkalan.
“Memang anggaran kita terbatas, APBD tahun 2023 versi Pemkab Bangkalan 2,4 triliun. Itu saya arahkan harus fokus setidaknya dalam satu bidang sehingga hasil pembangunannya jelas,” ucapnya.
Menurutnya, Kabupaten Bangkalan kaya akan destinasi wisata, mulai religi, bahari, kuliner, hingga wisata alam. Di Kecamatan Kota Bangkalan, ada 13 destinasi wisata halal di 7 desa yang bisa dikembangkan dan di branding agar menarik.
“Potensi lokal itu harus menjadi prioritas untuk dikembangkan, mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan hanya tersisa Rp 400 miliar untuk pembangunan,” tandasnya.
Dari Rp 400 miliar, jelas Syarif, cukup Rp 50 miliar yang difokuskan di zona 1 di 7 desa di Kecamatan Kota Bangkalan. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD), serta pembangunan infrastruktur jalan melalui pokok pikir (pokir) dewan, mengingat di sekitar itu (zona 1) ada 8 anggota DPRD.
Selanjutnya, menurut Syarif, tinggal strategi pengembangan wisatanya. Dikembangkan dari kolaborasi, sinergi, pengembangan SDM, hingga promosi wisata melalui publik relation.
“Coba melakukan kajian mulai dari Mlajah sampai ke Desa Sambilangan terdapat pantai yang berpotensi menjadi wisata. Di Lamongan ada WBL di pinggir pantai hanya satu. Sementara di Bangkalan apabila di fokuskan pada pengembangan satu destinasi wisata, maka hasilnya akan tampak karena Bangkalan di keliling pantai,” ungkapnya.
Selain pengembangan wisata, imbuh Syarif, yang menjadi prioritas dalam musrenbang kali ini adalah percepatan peningkatan investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pajak restoran dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
“PBB di tempat saya tidak pernah naik dari tahun 1988 sampai sekarang, hanya Rp 50 ribu. Seharusnya sudah mencapai Rp 1 juta. Agar PAD menyentuh Rp 500 miliar, perlu kerja keras, kerja fokus, dan melakukan lompatan serta perlu ditarget,” pungkasnya.
