Gorontalo || Rega Media News
Penyelamatan terhadap Danau Limboto, yang merupakan salah satu icon destinasi wisata eksotic Provinsi Gorontalo, rupanya kini telah menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat.
Hal ini dibuktikan dengan, terkait Penyelamatan Danau Limboto yang kini telah masuk pada salah satu danau yang tersentuh Program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional itu, telah dikunjungi oleh KPK RI dan Kementrian ATR/BPN, Jumat (20/05/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Danau Limboto, selain terancam dangkal oleh adanya tanaman enceng gondok yang tumbuh secara liar di kawasan danau tersebut, kini mulai berkurang keindahan dan daya tariknya akibat tanaman yang sukar untuk dikendalikan laju pertumbuhannya itu.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, akan mengawal komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota Gorontalo, dalam menyelamatkan Danau Limboto berupa pemulihan asset-asset Negara dan pembebasan lahan, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara atau korupsi.
“Karena Danau Limboto merupakan salah satu dari 15 Danau yang masuk dalam daftar Prioritas Nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres), Nomor 60 Tahun 2021,” ungkap Lili.
Sementara itu, Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, yang turut menghadiri kunjungan itu menegaskan, mendukung sepenuhnya kehadiran KPK dalam hal ini. Sebab menurutnya jika KPK telah turun, berarti telah ada sesuatu yang harus dibenahi, yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, mari kita bersama-sama mendukung apapun yang akan dilakukan oleh KPK, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita harus selamatkan Danau Limboto ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, akan selalu berkolaborasi dengan KPK dalam pencegahan korupsi sampai selesai.
“Tetapi jika penegakan hukum tidak bisa dihindari, itu kita harus jalankan,” tutup mantan penyidik KPK itu.
Dalam kunjungan tersebut, turut menghadiri pula, Direktur Kosubgah KPK RI Wilayah 1V, Walikota Gorontalo, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
