Bangkalan || Rega Media News
Pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bangkalan dikeluhkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dinilai tidak profesional dan terkesan menghambat proses permohonan.
Notaris PPAT Agung Teguh Sutanto mengutarakan, prosedur pengurusan BPHTB di Bapenda berbelit-belit. Tidak ada kepastian waktu dan tarif pelayanan.
Bahkan, saat mengajukan proses pelayanan tersebut benar-benar dibuat sulit. Meskipun, secara syarat administrasi sudah lengkap. Tetapi, dari pihak Bapenda tetap mengembalikan.
“Sudah dua kali berkas pengajuan dikembalikan. Padahal, di pelayanan sudah dinyatakan lengkap,” kata dia mengeluhkan, Senin (03/10/2022).
Sementara Kepala Bidang Pajak dan Retribusi I Bapenda Pemkab Bangkalan, Budi Hariyanto menyatakan, proses BPHTB itu melalui PPAT dengan cara memasukkan atau mengajukan data, melalui aplikasi yang sudah bisa diakses di masing-masing PPAT.
“Disitu bisa diketahui apakah sudah di ACC atau masih ada kekurangan berkas?. Itu terkadang (kekurangan) tidak langsung cepat ditindaklanjuti. Kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin,” kata pejabat yang akrab disapa Totok itu.
Ia menambahkan, selain dikejar target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BPHTB, pihaknya juga tidak mungkin mengulur waktu pelayanan, karena sudah melalui sistem online E-BPHTB.
“Jika ada layanan tersendat pasti kami tindak lanjuti ke bawah. Apalagi mau menghambat pelayanan, jelas tidak mungkin. Kalau ada keluhan pasti kami akan tindaklanjuti,” pungkasnya.
