Daerah  

Sulit Dapat Pupuk, Petani Bangkalan Demo Dinas Pertanian

Caption: petani Bangkalan saat demo didepan kantor Dinas Pertanian Bangkalan, (Dok. Syafin/Regamedianews).

Bangkalan,- Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kini menjadi problem bagi masyarakat bawah. Sebab memasuki musim tanam tahun ini, para petani sulit mendapatkan pupuk.

Akibatnya, ribuan petani melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Bangkalan, Kamis (24/11/2022) kemarin.

Kordinator aksi M. Kholilurrohman mengatakan, berdasarkan keluh kesah dan laporan masyarakat, terkait ketersediaan pupuk yang sulit didapatkan.

“Para petani di Bangkalan banyak mengaku kecewa terhadap kinerja Dinas Pertanian,” ujar Kholilurrohman, Jum’at (25/11).

Selain sulit didapatkan, pria yang akrab disapa Holil ini mengaku, sistem administrasi penyaluran pupuk subsidi juga ribet. Hal itu, dikarenakan kurangnya pendekatan dan sosialisasi pihak PPL maupun Poktan.

“Sistem administrasinya bobrok, sehingga itu yang membuat lambatnya penyaluran pupuk,” ujar Holil kepada awak media.

Padahal kata dia, bertani merupakan mata pencaharian utama mereka, untuk bekal hidup selama satu tahun kedepannya, terlebih saat ini sudah memasuki musim tanam, tentu para petani sangat membutuhkan pupuk.

“Kalau pupuk terus sulit didapat, sudah pasti masyarakat akan mengalami kegagalan bertani dan bercocok tanam, lantas apa yang mau mereka makan ?,” cetus Holil.

Oleh sebab itu, aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tani tersebut, membeberkan beberapa tuntutan untuk Dinas terkait, agar dijadikan bahan evaluasi kedepan, diantaranya:

1. Menyelesaikan persoalan keterbatasan/kelangkaan pupuk di masyarakat, tentang subsidi ataupun non subsidi.
2. Mengoptimalkan Realisasi Program Kartani.
3. Menerapkan e-RDKK secra transparan, sehingga dapat diakses oleh publik.
4. Penyuluh dan Poktan harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara inten, terutama di tengah optimalisasi penerapan Kartu Tani.
5. Membuat kios disetiap desa, agar terjangkau diakses oleh masyarakat.
6. Apabila tuntutan tidak diindahkan selama 7×24 jam, maka akan datang kembali dengan masa aksi yang jauh lebih banyak.

Menanggapi hal itu, Kepala Dispertahorbun Bangkalan, Puguh Santoso menuturkan, secara umum pihaknya setuju dengan semua tuntutan tersebut.

Sebab menurutnya, jika tuntutan tersebut terealisasi, maka akan mempermudah masyarakat mengakses pupuk.

“Kami sangat setuju dengan permintaan masyarakat, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pupuk. Akan kami tindaklanjuti,” ucap Santoso.

Sementara untuk realisasi kartu tani, pihaknya mengaku, akan mendiskusikan kembali dengan pihak Bank BNI selaku penyedia.

“Kalau pembentukan kios di setiap desa, kami hanya bisa berharap terhadap pihak distributor. Semoga saja, distributor bisa merealisasikan hal tersebut. Sementara untuk lain-lainnya kami akan tindak lanjuti,” pungkasnya.