Sampang,- Puluhan massa mengatasnamakan Forum Masyarakat (Format) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa (31/01/2023).
Kedatangan massa tersebut, menuntut KPU agar transparansi dalam rekrutmen tenaga adhoc ditingkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS), diduga penuh kongkalikong.
Bahkan, sempat ramai di media, jika tes peserta dalam tahapan perekrutan PPS dianggap banyak kejanggalan dan pelanggaran, yakni nilai tinggi tidak lolos, nilai rendah lolos.
“Rekrutmen PPS beberapa waktu lalu banyak yang bermasalah,” cetus Azis Haruna korlap aksi demo KPU, dikutip dari salah satu media, Selasa (31/01) siang.
Tidak hanya itu, telah ramai adanya isu, jika KPU Sampang diduga menerima uang Rp 1 miliar. Kendati demikian, proses pembuktiannya dipasrahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Indikasi dan petunjuk sudah kami kumpulkan. Sudah disampaikan ke APH. Apalagi, carut marut penetapan PPS banyak yang janggal, terbukti ketidakterbukaan hasil nilai jadi tanda tanya,” ujar Azis.
Dalam aksi demo ini, pihaknya menuntut agar KPU mengevaluasi keputusannya, yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU Sampang nomor: 18/PP.04.1-BA/3527/2023 tanggal 21 Januari 2023.
“Yakni, membuka seluruh hasil tes tulis dan wawancara dalam tahapan seleksi PPS, serta mengevaluasi oknum komisioner KPU yang terindikasi melakukan jual beli penetapan anggota PPS,” tegasnya.
Sementara itu, ketua KPUD Sampang Addy Imansyah berdalih akan menindaklanjuti ke bawah. Menurutnya, dalam penjaringan sudah melibatkan elemen-elemen yang berkompeten.
“Kami sudah melakukan penjaringan sesuai dengan prosedur yang ada,” pungkas Addy Imansyah.
