Diduga Cemarkan Nama Baik Warganya, Kades Datahu Dipolisikan

- Jurnalis

Kamis, 14 September 2023 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Hadi Umar didampingi Kuasa Hukumnya, Rio Potale,SH., MH., saat melaporkan Kepala Desa Datahu ke Polres Gorontalo, Kamis (14/09/2023).

Caption: Hadi Umar didampingi Kuasa Hukumnya, Rio Potale,SH., MH., saat melaporkan Kepala Desa Datahu ke Polres Gorontalo, Kamis (14/09/2023).

Gorontalo,- Kepala Desa (Kades) Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dilaporkan salah seorang warganya ke Polres Gorontalo dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik.

 

Menurut pelapor Hadi Umar, warga Dusun Lalunga Desa Datahu, dilaporkannya Kades Datahu yang berinisial SH, adalah buntut dari persoalan tanah warisan orang tuanya yang kini diduga masih dikuasai oleh pihak keluarga dari orang tua Hadi.

 

“Yang kami laporkan ini dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang diduga dilakukan Ayahanda (Sebutan Kades) Datahu. Saya disebut tidak bisa dipercaya kata-katanya, dan juga berbohong. Saat mau mengurus dokumen silsilah kelurga saya,” tutur Hadi kepada awak media ini, Kamis (14/09/2023).

 

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, Kepala Desa Datahu juga menudingnya, merusak dokumen surat di hadapan Kepala Desa Datahu. Padahal, sepengetahuannya itu tidak benar dan dirinya pun tidak berani melakukkannya.

 

“Jangankan surat yang tidak bertandatangan dan ber cap pemerintah Pak, surat yang tidak bertandatangan atau tidak ber cap dari pemerintah saja saya takut untuk merusaknya. Ayahanda mengatakan dirinya sudah menandatangani dokumen silsilah keluarga itu, padahal sepengetahuan saya belum,” jelas Hadi.

Baca Juga :  Bupati Gorut Dinilai Abaikan Putusan Pengadilan, Begini Tanggapan Ahli Tata Negara

 

Hadi mengatakan, dokumen silsilah keluarganya itu sangat dirinya perlukan sebagai tambahan dokumen, untuk mengajukan gugatan dirinya atas tanah warisan dari orang tuanya, yang kini diduga masih dikuasai oleh pihak keluarga dari orang tuanya.

 

“Saya sangat membutuhkan dokumen itu untuk mendapatkan keadilan atas hak saya Pak, tapi tak disangka saya malah mendapat perlakuan tidak enak dari orang yang kami anggap sebagai orang tua di Desa. Saya keberatan Pak, makanya saya melapo ke Polisi,” kata Hadi dengan sedih.

 

Tak hanya diduga mendapatkan perlakuan tak enak, Hadi juga menambahkan, Kepala Desa Datahu juga malah berencana akan menggusur rumahnya tidak hanya diduga melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baiknya, tetapi juga mengatakan akan menggusur rumahnya.

 

“Padahal saya sudah ada SPPFTN (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara), atas tanah yang menjadi tempat saya membangun rumah. Katanya sepupu saya yang meminta saya digusur,” imbuh Hadi.

 

Hadi berharap, segera mendapat kepastian hukum dari Polres Gorontalo, terhadal apa yang dialaminya dan telah resmi dilaporkan dirinya ke Polres Gorontalo.

Baca Juga :  Di Pamekasan, Pelanggar Prokes Didominasi Warga Berumur 50 Tahun

 

“Saya berharap laporan saya ini dapat segera diproses oleh pihak berwajib, dan dilakukan penindakan,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kuasa Hukum dari Hadi Umar, Rio Potale, SH., MH., dalam keterangannya menegaskan, dirinya akan melakukan berbagai upaya hukum, untuk membela hak-hak clientnya, dan akan mengawal persoalan ini sampai tuntas.

 

“Saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Hadi Umar alias Ka Ndulu, akan memproses hal ini secara pidana, dan mengawal hal ini sampai tuntas,” tegas Rio.

 

Imbuh Rio, dirinya juga akan melaporkan Kepala Desa Datahu, ke pihak-pihak terkait yang berkewenangan dalam hal pengawasan pelayanan publik.

 

“Saya juga akan melaporkan Kepala Desa Datahu, ke Ombudsman dan Pemerintah Daerah, terkait pelayanan yang sampai hari ini kami dari pihak pelapor, ingin meminta musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tanah ini sekali lagi, tapi permintaan itu tidak dilakukan oleh Kepala Desa, dengan alasan bahwa hal itu sudah pernah dilakukan,” pungkasnya.

Berita Terkait

PWI Bangkalan Bedah Tantangan Jurnalisme Era Post Truth
Sidak Disperta, DPRD Sampang Desak Percepatan Distribusi Alsintan
PMII Bangkalan Soroti Proyek KDMP Rp1,6 Miliar
Asal Jadi, Proyek Box Culvert Tanah Merah-Jenteh Diprotes Warga
Ra Mahfud Imbau Warga Sampang Sambut Tahun 2026 Dengan Santun
Jelang 2026, Puluhan Pejabat Pemkab Bangkalan Dirotasi
Sambut 2026, Polantas Sampang Larang Konvoi dan Knalpot Brong
Empat Puskesmas di Pamekasan Temukan Suspek Chikungunya

Berita Terkait

Minggu, 4 Januari 2026 - 20:08 WIB

PWI Bangkalan Bedah Tantangan Jurnalisme Era Post Truth

Jumat, 2 Januari 2026 - 09:03 WIB

PMII Bangkalan Soroti Proyek KDMP Rp1,6 Miliar

Kamis, 1 Januari 2026 - 10:13 WIB

Asal Jadi, Proyek Box Culvert Tanah Merah-Jenteh Diprotes Warga

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:01 WIB

Ra Mahfud Imbau Warga Sampang Sambut Tahun 2026 Dengan Santun

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:11 WIB

Jelang 2026, Puluhan Pejabat Pemkab Bangkalan Dirotasi

Berita Terbaru

Caption: Ketua PWI Bangkalan pose bersama usai seminar nasional di Kampus Institut Bahri Asyiq Galis, (dok. Syafin, Rega Media).

Daerah

PWI Bangkalan Bedah Tantangan Jurnalisme Era Post Truth

Minggu, 4 Jan 2026 - 20:08 WIB

Caption: Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, saat gelar konferensi pers ungkap kasus kriminal selama tahun 2025, (dok. foto istimewa).

Hukum&Kriminal

Kriminalitas di Sumenep, Kejahatan Siber Melonjak Tajam

Minggu, 4 Jan 2026 - 17:27 WIB

Caption: Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, saat gelar press conference ungkap kasus kriminal selama tahun 2025, (dok. foto istimewa).

Hukum&Kriminal

Polres Sumenep Gaspol, 82% Kasus Kriminal Diselesaikan

Sabtu, 3 Jan 2026 - 18:42 WIB

Caption: tampak bagian depan truk yang terlibat kecelakaan di jalan raya Camplong ringsek, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Peristiwa

Dua Truk Adu Banteng di Jalan Raya Camplong Sampang

Sabtu, 3 Jan 2026 - 12:11 WIB