GORUT,- Aktivis Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Ahmad Bahsoan, akhirnya angkat bicara terkait polemik tambang rakyat di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorut, yang belakangan ini terus bergulir di ruang publik.
Aktivis yang akrab disapa Mat itu mengungkapkan, tambang rakyat yang kerap disebut dan disoroti sebagai pertambangan ilegal, bukan seperti halnya kasus korupsi dan tempat-tempat hiburan malam yang menjadi sarang maksiat.
“Tetapi tambang rakyat ini ada dua sisi yang muncul darinya, ada plus dan minusnya. Di satu sisi, ada potensi berdampak pada lingkungan, tetapi di lain sisi ada pula dampak ekonomi untuk hajat hidup orang banyak,” ungkap Mat.
Lebih lanjut Mat mengungkapkan, berbeda dengan persoalan korupsi yang hanya bisa dilihat dari satu sisi, yang hanya mengakibatkan kerugian negara dan penderitaan rakyat.
“Begitu pun, dengan tempat-tempat hiburan malam yang juga kini mulai marak keberadaannya. Tidak hanya dapat menimbulkan gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat, moral dan etika, tapi juga mencoreng jati diri kita sebagai warga yang berpijak di bumi Serambi Madinah, yang berfalsafah Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah,” ungkap Mat.
Berbicara soal pertambangan rakyat Mat menerangkan, yang menjadi dilema penegakan hukumnya adalah dua sisi antara dampak lingkungan dan multipliyer efect ekonomi yang ditimbulkannya.
“Di mana-mana, dilemanya adalah itu. Kita harus memilih lingkungan atau keberlangsungan hidup masyarakat. Khsusus tambang rakyat di Desa Ibarat yang kini sedang di persoalkan, saya belum melihat bukti kasat mata adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan di sana” terang Mat.
Lanjut Mat, justru yang lebih menonjol dari aktivitas tambang rakyat di sana adalah dampak ekonominya untuk masyarakat, yang puluhan bahkan ratusan kepala keluarga mencukupi semua kebutuhan hidup mereka dari hasil menambang emas.
“Ketika pemerintah tak mampu menanggung beban mensejahterakan masyarakat, mengakomodir lapangan kerja bagi mereka yang ingin menyambung hidup, di Ibarat masyarakat penambang ikhlas bertaruh nyawa mencari sesuap nasi tanpa berteriak kami lapar kepada pemerintah,” lanjut Mat menerangkan.
Mat meminta, sebagai solusi dari polemik soal tambang rakyat di Desa Ibarat, harus dilakukan rapat koordinasi antara seluruh stakeholder yang ada, yang menghasilkan solusi bagaimana sumber mata pencahrian masyarakat ini tidak ditutup, melainkan melakukan pendekatan persuasif membantu dan membina aktivitas tambang rakyat agar tidak mengenyampingkan persoalan lingkungan.
“Ini khusus yang di Desa Ibarat, dan bukan di tempat lain yang aktivitasnya di kawasan hutan lindung, atau di wilayah sepandan sungai yang menggungakan alat berat. Saya yakin ini bisa dilakukan pemerintah, perusahaan saja bisa dipermudah apalagi masyarakat,” imbuh Mat.
Mat menambahkan, jika tak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk dapat terus melanjutkan aktivitas tambang rakyat, maka pemerintah harus mempunyai solusi kongkrit untuk memberikan alternatif lapangan kerja lain yang dapat mensehaterkan masyarakat, sehingga mereka dapat mencukupi semua kebutuhan hidup keluarga mereka.
“Dan kalau mau menutup pertambangan yang ada di Desa Ibarat, maka jangan tebang pilih. Harus semua ditutup, terlebih yang berlokasi di wilayah-wilayah yang rawan dan wajib dilindungi dari kerusakan dan pencemaran,” pungkasnya.
