Gorut,- Polemik agraria di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), bakal memasuki babak baru.
Pasalnya, kasus tersebut akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.
Hal ini ditegaskan Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Gorontalo, Moh Syahrul Lakoro, melalui Sekertarisnya Andrianto R Pasila, dalam keterangannya, Minggu (16/3/25).
Menurut Andrianto, pihaknya akan menempuh jalur hukum, sebab telah menemukan cukup bukti adanya dugaan praktik mafia tanah.
“Dalam hal ini, proses penjualan lahan di Desa Ibarat kepada pihak perusahaan yang kini tengah berpolemik,” ujarnya.
Andrianto mengungkapkan, setelah melakukan observasi maupun mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya menemukan titik terang.
“Kami berencana, dalam waktu dekat ini akan mendatangi Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk melaporkan kasus ini,” beber Andrianto.
Ia mengungkapkan, dalam penelusuran di lapangan, pihaknya menemukan adanya bukti chat dan video pengakuan warga setempat.
Yakni mengenai persoalan lahan yang dijual ke perusahaan, menguatkan dugaan adanya praktik mafia tanah.
“Kami memiliki bukti chat, yang mana ada narasi bahwa ti Ayah so marah – marah, sore musti TF, dan juga klarifikasi dari pihak BPN, bahwa belum ada koordinasi maupun informasi mengenai penjualan lahan tersebut,” ungkap Rian.
Andrinto menjelaskan, setelah mengkaji polemik agraria di Desa Ibarat, pihaknya menemukan ada potensi perusahaan bakal terlibat sebagai terlapor.
“Hal itu dikarenakan kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen,” ungkapnya.
Pihaknya juga telah melakukan pengkajian mengenai hal ini, berdasarkan landasan yuridis.
“Apalagi, hasil RDP, tanah tersebut hanya memakai surat pengantar kepala desa, kan ada potensi penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Bahkan, pihaknya mengingatkan untuk pihak perusahaan tidak sampai menjadi terlapor.
“Karena kurang cermat dalam memverifikasi berkas,” pungkas Andrianto.
