Bangkalan,- Puluhan aktivis LSM Pemerhati Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bersama Gerbang Timur turun jalan, Senin (16/6/25).
Aksi tersebut, untuk melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan.
Mereka menuntut, penuntasan kasus dugaan korupsi penyertaan modal BUMD Bangkalan ke PT Tonduk Majeng Madura, Rp15 miliar.
Hidayat orator aksi, menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus yang bergulir sejak 2020 tersebut.
Ia menuding, Kejari Bangkalan belum menyentuh pelaku utama yang disebut berasal dari internal PT Tonduk Majeng Madura.
“Sudah lima tahun bergulir, tapi pelaku utamanya belum tersentuh hukum. Ini mencurigakan!,” teriak Hidayat, dalam orasinya.
Massa menaruh kecurigaan, terdapat pihak-pihak berpengaruh yang sengaja menghambat proses hukum.
Tak hanya itu, mereka menduga aliran dana korupsi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pejabat.
“Kami mendesak Kejari tegas dan tidak tebang pilih,” tegas Amir Hamzah, koordinator aksi.
“Siapa pun yang terlibat, harus diproses! kerugian negara tidak sedikit,” ketusnya.
Selain menyoroti ketidakjelasan arah penanganan kasus, massa juga meminta Kejari Bangkalan untuk bersikap transparan.
Bahkan, meminta agar supaya tidak gentar terhadap tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
Menanggapi tuntutan massa, Kasi Pidana Khusus Kejari Bangkalan Muhammad Fahri menyatakan, penyidikan masih berlangsung.
“Hari ini, kami telah memeriksa tiga orang yang diduga terlibat,” ujarnya, Senin (16/6).
Tiga orang tersebut, berinisial AK, S dan U dari PT Tonduk Majeng Madura.
“Pemeriksaan masih berlangsung,” ujar Fahri kepada awak media.
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan perkara ini secara profesional dan tuntas.
“Kami serius dan akan menyelesaikan perkara ini hingga ke akarnya,” pungkas Fahri.
Sementara itu, pengunjuk rasa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan.
Penulis : Syafin
Editor : Redaksi
