Bangkalan,- Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, kembali melontarkan kritik tajam terhadap lambannya pembangunan ekonomi di Madura.
Hal tersebut, pasca dibubarkannya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).
Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh membiarkan Madura terus stagnan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Salah satu langkah solutif, membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Madura,” ujarnya, Jumat (26/9/25).
Pasca pembubaran BPWS, kata Syafiuddin, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat, terkait strategi percepatan ekonomi Madura.
“Karena itu, saya bersama teman-teman Komisi V mendorong pemerintah, segera membentuk KEK di Madura,” ungkapnya.
Politisi PKB itu menilai, rendahnya perputaran ekonomi di Madura sejajar dengan Papua, Aceh, dan Maluku.
“Kondisi tersebut, diperparah oleh tidak adanya pusat perputaran uang dan infrastruktur perdagangan yang memadai,” tandasnya.
Menurut Syafiuddin, pelabuhan adalah kunci.
“Saya minta satu saja pelabuhan difungsikan, misalnya Pelabuhan Socah,” ujarnya.
Menurut Syafiuddin, faerah yang punya pelabuhan pasti ekonominya maju.
“Karena ongkos transportasi laut jauh lebih murah, dibanding darat maupun udara,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten sangat penting, agar Madura tidak terus tertinggal.
“Kita ingin Madura setara dengan daerah lain di Jawa Timur. Jangan sampai Madura hanya jadi penonton pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : Syafin
Editor : Redaksi