Bangkalan || Rega Media News
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023, di gedung pertemuan Rato Ebhu, Bangkalan, Rabu (23/03/2022).
Musrenbang tersebut mengambil tema “Pemantapan pemulihan ekonomi daerah melalui integrasi pertanian, industri perdagangan dan jasa”.
Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron yang membuka Musrembang secara virtual mengatakan, Musrembang merupakan agenda yang sangat penting.
“Tujuan dari musrembang untuk merumuskan berbagai usulan program dan kegiatan dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, selanjutnya menjadi program prioritas pembangunan Bangkalan pada tahun 2023,” tuturnya.
Dalam merumuskan rancangan tema pembangunan tahun 2023, Ra Latif sapaan akrab Bupati Bangkalan menjelaskan, perlu adanya sinergi antara tema nasional, tema Provinsi Jawa Timur, arah kebijakan, serta kondisi di tahun 2021.
“Untuk itu kami telah merumuskan rancangan tema RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2023 yaitu, pemantapan pemulihan ekonomi daerah melalui integrasi, pertanian, industri, perdagangan dan jasa,” papar Ra Latif.
Sedangkan untuk tahun 2023, terdapat beberapa rancangan prioritas pembangunan antara lain, pemulihan ekonomi yang berkualitas, melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan iklim investasi, serta perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Peningkatan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata, penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.
“Peningkatan kemandirian pangan dan ketahanan bencana, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi, dalam mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Muh. Syarif meminta Pemkab Bangkalan fokus membahas pengembangan industri wisata, khususnya wisata halal.
Menurutnya, Kabupaten Bangkalan kaya akan destinasi wisata, mulai religi, bahari, kuliner, hingga wisata alam. Di Kecamatan Kota Bangkalan, ada 13 destinasi wisata halal di 7 desa yang bisa dikembangkan dan di branding agar menarik.
“Potensi lokal itu harus menjadi prioritas untuk dikembangkan, mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan hanya tersisa Rp 400 miliar untuk pembangunan,” terangnya.
Dari Rp 400 miliar, jelas Syarif, cukup Rp 50 miliar yang difokuskan di zona 1 di 7 desa di Kecamatan Kota Bangkalan. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) serta pembangunan infrastruktur jalan melalui pokok pikir (pokir) dewan, mengingat di sekitar itu (zona 1) ada 8 anggota DPRD.
Selanjutnya, menurut Syarif, tinggal strategi pengembangan wisatanya, dikembangkan dari kolaborasi, sinergi, pengembangan SDM, hingga promosi wisata melalui publik relation.
Selain pengembangan wisata, yang menjadi prioritas dalam musrenbang kali ini adalah percepatan peningkatan investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melalui pajak restoran dan pajak bumi bangunan (PBB).
“PBB di tempat saya tidak pernah naik dari tahun 1988 sampai sekarang, hanya Rp 50 ribu. Seharusnya sudah mencapai Rp 1 juta. Agar PAD menyentuh Rp 500 miliar, perlu kerja keras, kerja fokus, dan melakukan lompatan serta perlu ditarget,” pungkasnya.
