Didemo PMII, Bupati Bangkalan Sebut Lakukan Pembenahan

- Jurnalis

Rabu, 23 Juli 2025 - 21:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Bupati Bangkalan Lukman Hakim, menemui aksi demo dari PMII Bangkalan, (dok. regamedianews).

Caption: Bupati Bangkalan Lukman Hakim, menemui aksi demo dari PMII Bangkalan, (dok. regamedianews).

Bangkalan,- Aksi demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, menuai respons Pemerintah Dearah setempat, Rabu (23/7/25).

Aksi tersebut menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan, mulai dari pengelolaan Tenaga Harian Lepas (THL), penanganan sampah, hingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam aksinya di depan Kantor Pemkab Bangkalan, Ketua PC PMII Abd Holik menyampaikan, banyak kejanggalan dalam sistem pengelolaan THL di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Banyak THL tidak memiliki uraian tugas dan indikator kinerja yang jelas, tetapi tetap menerima honor dari APBD,” ujarnya

“Distribusinya pun tidak proporsional, cenderung administratif. Ini melanggar Perbup No. 10 Tahun 2013 yang mewajibkan evaluasi kinerja secara berkala,” tegas Holik.

Selain isu THL, PMII juga mengkritisi pengelolaan sampah yang dianggap belum optimal.

Menurut data yang mereka himpun, produksi sampah rumah tangga di Bangkalan mencapai 60–80 ton perhari, namun hanya sebagian kecil yang ditangani dengan baik.

Baca Juga :  Episode 2, Cerita Si Bolot Pemimpin Yang "Tuli"

Tak kalah penting, PMII juga menyoroti potensi kebocoran PAD tahun anggaran 2024. Sektor-sektor seperti pajak reklame, pajak rumah makan, PBB-P2, PBJT, dan retribusi pasar disebut sebagai titik rawan akibat lemahnya pengawasan, pelaporan, dan sistem basis data.

PMII menuntut, reformasi menyeluruh dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas.

“Potensi kebocoran PAD sangat merugikan daerah. Jika tidak segera dibenahi, akan menghambat pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Holik.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah mulai melakukan berbagai langkah konkret sejak dua bulan terakhir.

“Memang sebelumnya kami fokus menyusun skema penyelesaian, termasuk persoalan THR dan evaluasi kinerja pegawai,” ujar Bupati Lukman.

Salah satu langkah strategis Pemkab adalah penerapan sistem e-Kinerja dan e-Presensi berbasis wajah, untuk mencegah manipulasi data kehadiran, baik ASN maupun tenaga honorer.

“Sistem ini akan menjadi acuan utama,  dalam mengevaluasi kinerja aparatur,” ungkapnya.

Baca Juga :  Disdik Kab. Sampang Gagal Lakukan Pembinaan Pada Guru, Membuat Dunia Pendidikan Kembali Tercoreng

Mengenai persoalan sampah, Lukman menyebut, Pemkab sedang menyelesaikan studi kelayakan dan master planpengelolaan sampah, ditargetkan rampung tahun ini.

“Kami sedang mendorong agar desa dan kelurahan bisa menganggarkan dana penanganan sampah melalui Dana Desa. Nantinya akan ada pedoman teknis dan skema pendampingan dari Pemkab,” jelasnya.

Dalam bidang pajak dan retribusi, Bupati Bangkalan ini mengungkapkan, telah dibentuk Satuan Tugas Khusus Peningkatan Pendapatan Daerah.

Selain itu, Pemkab tengah menyusun sistem pembayaran non-tunai bekerjasama dengan pihak perbankan, yang akan diterapkan di sektor-sektor strategis seperti pasar dan rumah makan.

“Kami juga melakukan pendataan ulang terhadap potensi wajib pajak. Sistem baru ini akan memungkinkan pemotongan pajak secara otomatis demi meningkatkan transparansi dan efektivitas,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Lukman menegaskan komitmen Pemkab Bangkalan dalam menanggapi setiap aspirasi masyarakat.

“Kami terbuka terhadap kritik. Pembenahan akan terus kami lakukan secara bertahap dan sistematis,” pungkasnya.

Penulis : Syafin

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Bupati Sampang Launching Dapur SPPG Al-Baghdady
DPRKP Pamekasan Genjot Program Drainase
Jumlah SPPG di Sampang Tak Capai Target
IDI Cabang Pamekasan Resmi Dikukuhkan
Pemkab Sampang Pancing Petani Berinovasi
Proses Hukum Kades Geger Tanpa Intervensi
Aktivis Sampang Pelototi TPM P3-TGAI Double Job
100 Lebih Pejabat Pemkab Bangkalan Dirotasi

Berita Terkait

Rabu, 1 Oktober 2025 - 12:59 WIB

Bupati Sampang Launching Dapur SPPG Al-Baghdady

Senin, 29 September 2025 - 09:57 WIB

Jumlah SPPG di Sampang Tak Capai Target

Sabtu, 27 September 2025 - 18:36 WIB

IDI Cabang Pamekasan Resmi Dikukuhkan

Sabtu, 27 September 2025 - 12:17 WIB

Pemkab Sampang Pancing Petani Berinovasi

Jumat, 26 September 2025 - 23:19 WIB

Proses Hukum Kades Geger Tanpa Intervensi

Berita Terbaru

Caption: anggota DPRD Sampang Alan Kaisan, dampingi Bupati, Kapolres dan Dandim, meninjau kesiapan dapur SPPG Al-Baghdady, (dok. regamedianews).

Daerah

Bupati Sampang Launching Dapur SPPG Al-Baghdady

Rabu, 1 Okt 2025 - 12:59 WIB

Caption: anggota Unit PPA Satreskrim Polres Sampang, saat  menggelandang DPO pelaku pedofilia kedalam penjara, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Hukum&Kriminal

Bejat..! Pedofil di Sampang Rudapaksa Korban Sejak 2022

Rabu, 1 Okt 2025 - 04:15 WIB

Caption: titik lokasi terjadinya gempa bumi, (sumber foto: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika / BMKG).

Peristiwa

Breaking News: Pulau Madura Diguncang Gempa

Rabu, 1 Okt 2025 - 00:36 WIB

Caption: dua kuasa hukum terdakwa kasus laka lantas Moh Issudin, saat diwawancara usai sidang putusan, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Fakta Dibalik Vonis Sopir Dokter di Sampang Diabaikan

Selasa, 30 Sep 2025 - 17:15 WIB

Caption: ilustrasi polisi berhasil menangkap DPO pelaku pedofilia, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Polres Sampang Ringkus DPO Pelaku Pedofilia

Selasa, 30 Sep 2025 - 12:30 WIB