Walikota Surabaya Kirim Nama Anak Yang Putus Sekokah ke MK

- Jurnalis

Minggu, 23 Juli 2017 - 05:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya, (23/07) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih berjuang untuk mempertahankan pengelolaan SMA/SMK meski saat ini sudah dikelola Pemerintah Provinsi.

Terbaru, Pemkot Surabaya baru saja menyerahkan data anak putus sekolah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Minggu ini, Risma baru saja mengirim data nama-nama dan alamat anak Surabaya yang putus sekolah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Datanya kita ngirim lagi. Ini sudah yang ketiga, terakhir, ada 107 yang kita kirim. Kita serahkan langsung pas aku ke Jakarta Rabu kemarin,” kata Risma.

Data itu ia serahkan saat bersamaan dengan adanya putusan MK yang menolak gugatan pengelolaan SMA SMK oleh Pemerintah Kota Blitar.

Baca Juga :  Sampai Oktober 2017, Produksi Garam di Pamekasan Masih Minim

“Kata Pak Supomo sudah dikirim tapi pakai pos. Lalu tak minta kirim langsung saja. Karena kita kan butuh tanda terima. Makanya pas di Jakarta kemarin tak minta kirim lagi langsung,” tegasnya.

Menurut Risma, ia pasrah saja dengan apapun hasil dari upaya yang dilakukan di MK. Terlebih dengan hasil keputusan untuk Kota Blitar.

“Nggak tahu saya. Yang tahu hasilnya hanya Tuhan Yang Maha Esa. Lha gimana aku juga sudah berusaha semampuku,” kata Risma.

Ia juga hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya pada proses yang sedang berlanjut. Sebab selain menyerahkan data anak putus sekolah, Risma juga menyerahkan data-data tarikan di SMA/SMK di Surabaya.

Baca Juga :  Harjad Lalu Lintas, Dirlantas Polda Jatim Gelar Bhaksos

“Kita juga sudah serahkan datanya. Datanya anak-anak sekarang ditarik uang gedung berapa. Semuanya lengkap, nama dan alamatnya,” pungkasnya.

Sampai saat ini disampaikan Risma masih banyak warga dan anak-anak Surabaya yang mengirim surat ke dirinya. Bahkan sampai berlembar-lembar.

“Sampai tujuh lembar itu ada. Aku kan sampai nggak bisa baca semua. Padahal intinya ya sama, tapi ya nggak apa-apa. Mereka memang wadulnya ke saya,” imbuhnya.

Ia mengaku kini hanya bisa menunggu keputusan atas gugatan warga yang dilayangkan ke MK agar pengelolaan SMA SMK bisa dikembalikan lagi ke Pemerintah Kota Surabaya. (rid)

Berita Terkait

Kabupaten Sampang Darurat Kasus Campak
Lapas Narkotika Pamekasan Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW
Bawa Massa, Mantan Kades di Bangkalan Demo Pemda
PTI Pamekasan Dongkrak Pertanian Lokal
PJ Kades di Sampang Bantah Tilep Bantuan Beras
Komisi III Soroti Kualitas Proyek Jalan Arosbaya-Campor
Berikut Nama Pejabat Pemkab Sampang Dilantik
Puluhan Pejabat Pemkab Sampang Dimutasi

Berita Terkait

Kamis, 11 September 2025 - 07:00 WIB

Kabupaten Sampang Darurat Kasus Campak

Rabu, 10 September 2025 - 17:41 WIB

Lapas Narkotika Pamekasan Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 10 September 2025 - 16:00 WIB

Bawa Massa, Mantan Kades di Bangkalan Demo Pemda

Rabu, 10 September 2025 - 13:09 WIB

PTI Pamekasan Dongkrak Pertanian Lokal

Selasa, 9 September 2025 - 18:45 WIB

PJ Kades di Sampang Bantah Tilep Bantuan Beras

Berita Terbaru

Caption: ilustrasi balita menderita penyakit campak.

Daerah

Kabupaten Sampang Darurat Kasus Campak

Kamis, 11 Sep 2025 - 07:00 WIB

Caption: ratusan massa 'Klebun Isrok' saat aksi demo di depan Kantor Pemkab Bangkalan, (dok. regamedianews).

Daerah

Bawa Massa, Mantan Kades di Bangkalan Demo Pemda

Rabu, 10 Sep 2025 - 16:00 WIB

Caption: petani muda Pamekasan sukses panen semangka di lahan 1,5 hektar, (dok. regamedianews).

Daerah

PTI Pamekasan Dongkrak Pertanian Lokal

Rabu, 10 Sep 2025 - 13:09 WIB

Caption: Pj Kepala Desa Banyukapah, Ruspandi, saat ditemui di ruang kerjanya, (dok. regamedianews).

Daerah

PJ Kades di Sampang Bantah Tilep Bantuan Beras

Selasa, 9 Sep 2025 - 18:45 WIB