(regamedianews.com) – Kabupaten Sampang dikenal kota kecil dengan alam santri, namun sejarah telah mencatat Sampang memerlukan perhatian khusus karena jika teledor sering terjadi perubahan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau berdampak pada gangguan kamtibmas. Salah satu contoh terjadi pada hari Selasa 22 Mei 2018 ratusan warga Desa Gunung Maddah ngeluruk Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, pasalnya hanya mencari keadilan dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan stempel yang terjadi di Desa Gunung Maddah pada beberapa bulan yang lalu.
Tindak pidana dengan menyeret tersangka Ismail warga setempat disidik oleh Kepolisian Resort (Polres) Sampang dan dilakukan penahanan, tetapi penyidik memberikan penangguan kepada tersangka Ismail serta bisa bernafas bebas alias pulang kerumah. Sejak Ismail berkeliaran warga desa Gunung Maddah mulai bertanya – tanya yang jawabannya mengapa bisa keluar…? apakah Ismail kebal hukum ini anggapan bagi masyarakat yang kurang memahami hukum.
Ketua Jatim Corruption Watch (JCW) Sampang, H. Moh. Tohir memahami mengingat Pasal 31 KUHAP penyidik mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan karena tidak ditemui dalam KUHAP kalimat yang mengatakan harus ditahan, yang ditemui hanyalah kalimat dapat ditahan. Oleh karena itu Polres Sampang dibenarkan oleh hukum untuk menangguhkan penahanan tetsangka Ismail dalam dugaan melanggar pasal 263 KUHP yang ancama hukumannya makaimal 6 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada hari selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib ratusan warga Desa Gunung Maddah ngeluruk Kantor Kejaksaan Negeri Sampang salah satu tuntutannya adalah agar tersangka Ismail dilakukan penahanan hal ini Ketua JCW juga tidak menyalahkan warga, karena didalam UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara berkedudukan sama dimuka hukum artinya hukum sebagai panglima dalam arti siapapun harus tunduk pada hukum.
Pasal 31 ayat (1) KUHAP “atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Dari bunyi pasal tersebut Polres mempunyai wewenang menangguhkan tersangka Ismail, namun sekedar saran dari Ketua JCW dengan menggunakan pertimbangan ilmu akal sehat” penangguhan penahanan harus dilihat dari dua segi yaitu positif dan negatifnya demi menjaga situasi Kamtibmas di Sampang lebih-lebih menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ketua JCW Sampang atas nama pribadi maupun warga masyarakat Desa Gunung Maddah khsusnya warga yang telah ikut serta unjuk rasa damai demi mencari arti keadilan mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kejaksaan Negeri Sampang yang telah melakukan penahanan sejak Kamis 24 Mei 2018 terhadap tersangka Ismail di Lembaga Pemasyarakatan Sampang, insya allah dengan waktu tidak lama lagi akan naik ke pelaminan menjadi terdakwa dengan tetap mengedapnkan asas praduga tak bersalah.
