Sumenep, (regamedianews.com) – Dari 556 perusahaan yang ada di Kabupaten Sumenep masih terdapat sekitar 20 persen perusahaan belum patuhi UMK atau sekitar 110 perusahaan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat, Muhammad Fadillah.
“Kami akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberi Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara layak. Salah satunya dengan membekukan izin perusahaan itu,” ujarnya, Sabtu (26/05/2018).
Fadhillah menjelaskan, UMK Sumenep tahun ini sebesar Rp1,645.000. Rata-rata perusahaan yang tidak membayar adalah perusahaan yang masuk kategori perusahaan kecil. Itu biasanya ada di toko-toko kecil, yang kerjanya tidak sampai 7 jam.
“Jam kerja tidak sampai 7 jam, hanya mempekerjakan karyawan sekitar lima jam. Pendapatannya pun kecil. Kami tetap melakukan upaya peneguran dan evaluasi kepada perusahaan yang tidak sesuai UMK. Evaluasi dan peneguran sudah kami lakukan. Alasannya, hanya sebatas pendapatan yang kecil,” tandasnya. (sap)
