Jakarta, (regamedianews.com) – Sandiaga Salahuddin Uno Bakal Calon Wakil Presiden (cawapres) Prabowo Subianto berkunjung ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (14/09/2018).
Ketua Umum (Ketum) PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kehadiran Sandi ke kantor PP Muhammadiyah untuk bersilaturahmi. Ia juga mengatakan pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, mengobrol banyak hal dengan Sandiaga terutama soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Baca juga Resmi Dilantik, Ini Harapan Ketua Umum HMI Pamekasan Yang Baru
“Saya sampaikan masalah kita saat ini bukan sekedar hanya teknis ekonomi, bukan hal-hal yang sifatnya teknorasi, tapi masalah kita dengan ekonomi sesungguhnya terkait dengan kepemimpin ekonomi yang miskin integritas,” ungkapnya di lansir TribunJakarta.com, Jumat (14/09/2018).
Danhil juga mengatakan, hal yang menjadi masalah bangsa merupakan integritas kepemimpinan ekonomi. Untuk mengusut tuntas oknum oknum politik yang mnjadi mafia impor.
“Jadi masalah kita itu integritas kepemimpinan ekonomi. Sejauh mana calon pemimpin itu punya integritas untuk melawan bandit politik yang ada di belakang mafia-mafia impor itu. Yang tagih ke bang Sandi berani enggak melawan itu,” tandasnya.
Ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu juga menegaskan, bahwa secara institusional pihaknya tidak pada porsi dukung mendukung. Ia mengatakan Dalam konteks ini Kader Pemuda Muhammadiyah ini bebas. Saya pun secara pribadi ini bebas. Saat ini masih akan terus melihat visi misi dari kedua pasangan calon presiden untuk ia pilih pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Baca juga Kompak, Mayoritas Ketua PWI Di Jawa Timur Dukung H.Akhmad Munir Maju Caketum PWI Pusat
“Tentu Pemuda Muhammadiyah secara institusional tidak pada porsi dukung mendukung. Kami ada pada porsi untuk memastikan seluruh agenda kebangsaan itu berjalan dengan baik. Tentu saya akan mengkritik dan mengawasi Bang Sandi dan Pak Jokowi,” ucapnya.
Sementara itu Sandiaga Uno mengatakan, apabila nanti dirinya terpilih maka akan membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.
“Kita ingin bahwa kebijakan kita kedepan akan menghasilkan pemerintahan yang kuat, tegas, dan tidak akan terombang-ambing dengan kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional,” pungkasnya. (rud)
