Sampang, (regamedianews.com) – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati – Wakil Bupati Sampang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang terus melakukan perbaikan Daftar Pemilih yang menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak valid dan logis dengan mendatangkan tim IT data KPU Provinsi Jawa Timur.
Sebelumnya Komisioner Divisi Data KPUD Sampang Addy Imansyah memaparkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) 662.673 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 sebanyak 803.499. Hasil sementara Sinkronisasi/Pemadanan DPT dan DP4 yang telah Sinkron sebanyak 423.167 dan DPT Non DP4 tidak Sinkron sebanyak 380.322.
“KPU akan terus melakukan proses validasi data dengan memberikan beberapa bahan terhadap PPK hingga PPS sampai pada 4 Oktober 2018,” ucap Addy, Senin (24/09/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara Rohani, Komisioner KPU Jatim mengaku pihaknya telah merumuskan dan melakukan langkah-langkah sinkronisasi data antara DPT Pilkada 2018 dengan berpedomani pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
Baca juga Pasca Putusan Di MK, Ini Langkah Yang Disiapkan H.Hermanto Subaidi
“Dari hasil sinkronisasi data itu, akan ditemukan mana yang ada di DPT dan DP4. Bahkan mana yang tidak ada di antara keduanya,” Kata Rohani.
Lebih lanjut Rohani mengatakan, tahapan PSU itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi KPU untuk terus melakukan validasi baik melalui aplikasi maupun pemutakhiran data di lapangan dan pekerjaan perbaikan DPT PSU ini bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
“Pelaksanaan tahapan PSU ini menjadi tanggung jawab kita semua karena ada model uji publik yang harus dilaksanakan, untuk menampung partisipasi masyarakat dan penyelenggara sangat terbuka, untuk ada partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan supaya bersama-sama memperbaiki DPT sebelum PSU Pilbup Sampang 2018 dilaksanakan,” tandasnya.
Sementara, Ketua KPUD Sampang Syamsul Muarif mendatangkan satu tim IT dari KPU Jatim untuk membantu sinkronisasi dan hasil validasi data pemilih pada PSU Pilbup 2018.
“Kami ingin mengajak semua pihak menjadi aspirasi terkait DPT yang menjadi tahapan PSU dan dua tahapan yakni, perbaikan DPT dan pemungutan suara dan berharap pelaksanaan PSU ini menjadi tahapan yang lebih baik dari sebelumnya,” tandasnya.
Sementara menurut Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Jatim Choirul Anam mengatakan, PSU ini semoga menjadi terakhir di Kabupaten Sampang dan semua pihak bisa mengambil hikmahnya.
Baca juga Lakukan Coklit di Rutan Kelas II Bangkalan, KPU Hanya Temukan 101 Warga Binaan Yang Masuk DP4
“Kami berharap dari proses dari validasi nanti di umumkan pada masyarakat dan uji publik. Sebelum pleno ada uji publik semua pihak di undang untuk duduk bersama dan pemilih yang tidak masuk bisa di DPT perbaikan,” harapnya.
Selain itu, ia meminta kepada PPK, Paslon dan Pemerintah Daerah untuk berkomunikasi aktif, duduk bersama dan jika ada kesalahan bisa dikoreksi.
Dikesempatan yang sama, Ibrahim Malik Kabag Hukum Bawaslu RI mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan PSU di Sampang.
Bawaslu Jatim Purnomo mengatakan, di Sampang ini semua tidak bisa diprediksi dan bukan satu proses yang bisa berdiri sendiri. Karena pada tahapan yang normal tidak hanya membutuhkan satu pihak. Selain itu, variabel data pemilih ganda. “Yang menjadi perhatian ini bukan PSU-nya di Kabupaten Sampang tetapi juga kinerjanya,” Katanya.
Disisi lain, Penjabat (Pj) Bupati Sampang H. Jonathan Judianto mengatakan, upaya ini menjadi pembuktian kepada MK, bagaimana kita menjalankan PSU ini dan Rohnya DPT. “Pemkab Sampang mendukung sepenuhnya baik dari anggaran dan keamanan,” ucapnya.
Pertaruhan validasi dilapangan. Valid dari proses dan logis dari akal sehat, karena semua pandangan akan tertuju ke Sampang dan tidak ingin putusan ini tidak menjadi bumerang bisa menjadi koreksi bersama dan tidak bisa membayangkan jika hasilnya nanti menjadi tidak valid dan logis.
“Mari kita semua mencermati dari bawah sehingga bisa menghasilkan DPT yang valid dan logis kalau gagal lagi kasian semua, baik dari masyarakat dan pemerintah. Kami minta Ormas dan OPD ciptakan keamanan yang kondusif jika tidak baik, pihaknya tidak bisa membangun,” pungkasnya. (adi/har)
