Nizar Zahro, Kebijakan Pembebasan Biaya Suramadu Mengandung Politisi

- Jurnalis

Senin, 5 November 2018 - 12:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nizar Zahro

Nizar Zahro

Bangkalan, (regamedianews.com) – Diberlakukan Suramadu non tol oleh Presiden Joko Widodo menjadi perhatian banyak publik pasca penghubung Madura dengan Surabaya di gratiskan. Pasalnya kebijakan yang telah di ambil oleh Jokowi membebaskan tarif biaya suramadu mengandung unsur Politisi. Walaupun Jokowi telah menjelaskan alasan keputusan kebijakan meng-gratiskan Jembatan Suramadu pada tanggal 27 Oktober 2018 kemarin

Bahwa dalih di gratiskannya Tol Jembatan Suramadu menurut Jokowi atas dasar usulan, masukan masyarakat, ulama’ dan tokoh agama Madura. Menurut Jokowi demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Madura.

Selain itu, Jokowi menganggap kebijakan tersebut untuk meningkatkan prekonomian dengan menarik ketertarikan para investor dan menarik touris-touris luar minat berkunjung ke pulau Madura.

Namun kebijakan tersebut mendapat respon dari anggota DPP Fraksi Partai Gerindra Jawa Timur Nizar Zahro mengatakan, Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2009 tentang Suramadu, sebagai kawasan ekonomi khusus kalau perpres itu dibatalkan maka Suramadu bukanlah kawasan ekonomi khusus tapi menjadi kawasan yang biasa.

Baca Juga :  Camat Wonotirto: Mengenang Perjuangan Para Pahlawan Pendiri Bangsa Ini Jangan Sampai Memudar

“Di gratiskan Jembatan Suramadu ini menjadi gerakan Resection bagi masyarakat selain madura, sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menggugat pemerintah untuk menggratiskan semua tol di Indonesia,” paparnya. Sabtu, (03/11/2018) di hotel Cakraningrat.

Nizar juga mengatakan, kalau memang itu adalah dasarnya untuk kemudahan dan ekonomi masyarakat dan untuk pertumbuhan ekonomi menjadi baik. Tapi, lebih baik pemerintah mengratiskan semua jalan tol yang berbayar di Indonesia baik itu yang baru ataupun lama.

“Kalau yang digratiskan hanya Suramadu saja seakan-akan Presiden Jokowi memberikan sifat khusus kepada masyarakat Surabaya dan Madura,” tandasnya.

Sarannya sebagai anggota DPR RI kata Nizar, memohon kepada pemerintah untuk menggratiskan semua jalan tol seluruh Indonesia dan menggeratiskan kapal feri Kamal perak dan menggratiskan kapal feri Banyuwangi-Merak, itu digratiskan semua, baru itu pemerintah yang bagus, adil dan bijaksana.

Baca Juga :  Fahad: Satpol PP Harus Tegas Tutup Warteg Buka Siang Bolong Selama Ramadhan

Pemerintah Jokowi melanggar undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Tol Suramadu itu dibangun 6 triliun memakai hutang luar negeri, sementara yang baru bayar baru 2,4 T jadi masih ada utang 3,6 triliun. dan perawatan Tol Suramadu itu memakai uang APBN dan dari sisa hutangnya itu memakai uang APBN

“Semua yang dibangun itu baik swasta, APBN itu pasti ada kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, saran saya lebih baik pemerintah mengaktifkan semua jalan tol seluruh Indonesia demi keadilan masyarakat Indonesia,” pungkasnya di sela-sela mengisi Bimtek di hotel Cakraningrat. (sfn/har)

Berita Terkait

Dinkes Sampang Sikapi Semrawut UHC RSUD Ketapang
Kakanwil Ditjenpas Jatim Ingatkan Lapas Kerja Profesional
Warga Sampang Antusias Manfaatkan Layanan CKG
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Agen BRILink Bangkalan
Danrem 084/BJ: TMMD Bantu Pemda Membangun Sampang
Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 Juni 2025 - 14:48 WIB

Dinkes Sampang Sikapi Semrawut UHC RSUD Ketapang

Kamis, 5 Juni 2025 - 11:12 WIB

Kakanwil Ditjenpas Jatim Ingatkan Lapas Kerja Profesional

Rabu, 4 Juni 2025 - 18:32 WIB

Warga Sampang Antusias Manfaatkan Layanan CKG

Rabu, 4 Juni 2025 - 15:26 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Agen BRILink Bangkalan

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Berita Terbaru

Caption: tampak gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ketapang Kabupaten Sampang.

Daerah

Dinkes Sampang Sikapi Semrawut UHC RSUD Ketapang

Kamis, 5 Jun 2025 - 14:48 WIB

Caption: Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur (Kadiyono) saat memberikan pengarahan kepada tiga UPT Pemasyarakatan di Pamekasan.

Daerah

Kakanwil Ditjenpas Jatim Ingatkan Lapas Kerja Profesional

Kamis, 5 Jun 2025 - 11:12 WIB

Caption: tampak petugas Puskemas Kamoning saat mendata dan memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada masyarakat, (dok. regamedianews).

Daerah

Warga Sampang Antusias Manfaatkan Layanan CKG

Rabu, 4 Jun 2025 - 18:32 WIB

Caption: Dirjenpas (Mashudi) saat menyambangi petugas Lapas Nabire yang dirawat di rumah sakit akibat dianiaya napi dengan senjata tajam.

Nasional

Dirjenpas Sambangi Petugas Lapas Nabire Dianiaya Napi

Rabu, 4 Jun 2025 - 16:42 WIB

Caption: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura pose bersama dengan agen BRILink se-Kabupaten Bangakalan, The Sky Cafe and Resto.

Daerah

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Agen BRILink Bangkalan

Rabu, 4 Jun 2025 - 15:26 WIB