Jakarta, (regamedianews) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat. Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha.
Dengan entrepreneurship bureaucracy, pelayanan publik menjadi mudah dan cepat dan tentunya lebih baik. “Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ujar Wapres dalam pembukaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (07/11).
Baca juga Bantuan Amerika Serikat di Tolak, Ini Tanggapan JK
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.
Wapres mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth. Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering menperumit dan memperlambat birokrasi. Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Jusuf Kalla.
Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. “Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” imbuh Wapres.
Baca juga Gerindra, Petahana menjadi Follower Oposisi?
Dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menungkapkan bahwa di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan. Masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan. “Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujarnya.
Dikatakan, capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61. Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Selain itu, dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan (sebanyak Rp 41,15 triliun dihemat tahun 2017).
Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 s.d. 2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih. Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas.
Sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program one agency – one innovation. Saat ini sudah terbentuk sembilan mal pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).
Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA – melalui inovasi “sistem edat untuk pengendalian malaria” dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
“Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun platform pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi dan ketercukupan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta,” lanjut Syafruddin.
Semua itu, menurut mantan Wakapolri ini merupakan landasan bagi Gerakan Indonesia Melayani. Jika raganya adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah – rakyat dan privat perlu dilibatkan aktif, maka ruhnya adalah revolusi mental, yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas. “Saya melihat jelas, karakter bangsa untuk ini, sudah dibangun sejak dini, seperti saat pekan kerja nyata revolusi mental di Manado,” ujarnya.
Baca juga Pemkab Pati Terima Penghargaan Kampung Iklim Dari Kementrian LHK
Melalui IPS Forum tahun 2018 ini, dengan tema Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action, sebagai inspirasi dan pembelajaran bersama bahwa membangun negara membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakyat, swasta dan pemerintah – partisipasi publik menjadi “senyawa utama” bagi kualitas pelayanan publik.
Menteri berharap, momen ini menjadi wahana interaktif terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, dapat meningkatkan kerja sama antar-negara dalam percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sdm di bidang pelayanan publik, serta menguatkan kepedulian dan partisipasi publik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor.
“Sebagai inkubator, kami memberikan award untuk top 40 kompetisi inovasi pelayanan publik 2018 sebagai role model bagi pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkas Syafruddin.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota serta pejabat lain. (Humas MENPANRB/red)
