Bupati Bangkalan Tanggapi Nasib Warga Dusun Sambas

- Jurnalis

Jumat, 25 Januari 2019 - 10:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron

Bangkalan, (regamedianews.com) – Bupati Bangkalan menanggapi masalah nasib warga Dusun Sambas, Desa Kelbung, Sepuluh, Bangkalan, pihaknya menitipkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat soal tanah yang ditempati warga Sambas, tidak kunjung menjadi miliknya agar masalah yang terjadi cepat diselesaikan, Jumat (25/01/2019).

Orang nomor satu di Bangkalan tersebut meminta kepada BPN untuk dibantu menyelesaikan, supaya masyarakat Dusun Sambas juga bisa memiliki haknya.

Baca juga PMII Sampaikan Aspirasi dan Beri Masukan 100 Hari Kepemimpinan Bupati Bangkalan

“Supaya mereka dapat mengajukan hal yang sama dengan masyarakat lainnya, itu harapan kami (Pemerintah) dan juga harapan saya secara pribadi,” tandasnya.

Baca Juga :  Komitmen Bersama Ciptakan Pilkada Bangkalan Tanpa Gesekan

Pihaknya juga menambahkan, mantan Bupati Fuad Amin sudah pernah melakukan pengajuan ke lembaga yang menaungi. Akan tetapi, sejauh ini belum ada tanggapan yang pasti.

Sementara pihak BPN Bangkalan Laode Asrofil menanggapi permasalahan yang dialami oleh masyarakat Dusun Sambas, Kelbung. Dirinya mengaku tidak bisa melakukan apa-apa, ketika status tanah yang mereka tempati masih milik perhutani.

“Bebaskan dulu statusnya dari wilayah hutan, jadikan wilayah tanah masyarakat. Kemudian baru kita sertifikasi, kalau masih belum, kita tidak bisa masuk ke wilayah itu,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah harus melihat kenapa mereka ditempatkan di lokasi tersebut. Karena sudah banyak anggaran negara yang sudah masuk dan sudah banyak bangunan permanen, oleh sebab itu statusnya harus di selesaikan.

Baca Juga :  Pendapatan Desa Kutuh Bali Capai 50 Miliar Tiap Tahun, Bisa Jadi Contoh Desa Lain

Baca juga SK Mendagri Turun, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Akan Segera Dilantik

“Sudah membangun jika suatu saat dipindahkan lagi karena kawasan hutan dan tidak punya status, kan kasian, itu yang dikhawatirkan, terus yang rugi siapa jelas masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya meminta agar diadakan Hearing kembali kepada DPRD dan mendatangkan semua pihak-pihak terkait, termasuk perhutani, imigrasi, pemerintah daerah, camat, kades dan masyarakat setempat agar masalah cepat terselesaikan. “Kita sudah minta Hearing lagi kepada DPRD biar jelaslah statusnya,” pungkasnya. (sfn/tfk)

Berita Terkait

Pemkab Sampang “Sulap” Jalan Gelap Jadi Terang
Prestasi Menurun, Pengurus Baru KONI Pamekasan Dihadapkan Tantangan Berat
Wabup Sumenep: Program 2026 Harus Nyata, Bukan Habiskan Anggaran!
Dana BGN Macet, Tujuh SPPG di Sampang Mogok
DPRD Pamekasan Soroti Sentra Batik Kalampar “Mangkrak”
Wabup Sumenep Tekankan ASN Tinggalkan Pola Kerja Lama
Kasus Pajak RSMZ, Ketua GAIB Ultimatum Kejari Sampang
PWI Bangkalan Bedah Tantangan Jurnalisme Era Post Truth

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 21:21 WIB

Pemkab Sampang “Sulap” Jalan Gelap Jadi Terang

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:43 WIB

Prestasi Menurun, Pengurus Baru KONI Pamekasan Dihadapkan Tantangan Berat

Selasa, 6 Januari 2026 - 14:04 WIB

Dana BGN Macet, Tujuh SPPG di Sampang Mogok

Selasa, 6 Januari 2026 - 08:52 WIB

DPRD Pamekasan Soroti Sentra Batik Kalampar “Mangkrak”

Senin, 5 Januari 2026 - 18:38 WIB

Wabup Sumenep Tekankan ASN Tinggalkan Pola Kerja Lama

Berita Terbaru

Caption: Bupati Sampang H Slamet Junaidi meresmikan PJU baru di Jalan Lingkar Selatan, (dok. Harry Rega Media).

Daerah

Pemkab Sampang “Sulap” Jalan Gelap Jadi Terang

Kamis, 8 Jan 2026 - 21:21 WIB

Caption: Mako Kepolisian Resor Sampang, Jl.Jamaluddin No.02, (dok. Harry Rega Media).

Hukum&Kriminal

Cek Disini…! Daftar Motor Hasil Ungkap Polres Sampang

Rabu, 7 Jan 2026 - 19:27 WIB