Bangkalan, (regamedianews.com) – Perawatan jembatan penghubung Madura – Surabaya (Suramadu) sepertinya sudah mulai tidak terawat, pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan non tol.
Kebijakan Pemerintah dalam membebaskan Jembatan Suramadu sebagai jembatan bebas biaya menghadirkan problem baru. Selain terdapat kebijakan dampak positif dari berbagai sektor, namun juga hadirkan hal negatif.
Baca juga Nizar Zahro, Kebijakan Pembebasan Biaya Suramadu Mengandung Politisi
Sebelumnya, perawatan suramadu di tangani oleh Bina Marga Kementerian PUPR, namun semenjak di gratiskannya Jembatan Suramadu tersebut, perawatan Suramadu dilimpahkan pada dana APBN.
Sampai saat ini, perawatan sangat nampak tidak terawat dan terkesan kumuh. Mulai dari penjagaan gerbang tol saat cuaca tidak baik, sampah yang berserakan, bahkan disela-sela ruas jembatan sudah mulai ditumbuhi rerumputan.
Menurut Kepala Sub Divisi Pemberdayaan, Divisi HKKM BPWS Edy Slamet Budi Santoso mengatakan, tentu perawatan Suramadu ini diserahkan kembali ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, yang beralamatkan di Jln. Raya Waru no. 20, Kedungrejo, Waru, Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, perawatan Suramadu saat ini menggunakan dana APBN, seperti jalan dan jembatan nasional lainnya.
“Kebijakan pejabat negara dengan pengalokasian anggaran belum seimbang dan perlu waktu penyerapannya”, ujarnya, Sabtu (09/02/2019).
Ia juga mengatakan, BPWS tidak ada hubungannya dengan perawatan Suramadu. Pihaknya berharap, agar pemerintah segera dibentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tugasnya merawat jalan dan jembatan wilayah tersebut.
“Setahu saya tidak ya, BPWS konsentrasi kepada percepatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Madura, tidak kecil tentang jembatan bertugas jauh lebih luas”, ungkapnya.
Edy menjelaskan, dalam balai tersebut pasti ada PPK nya yang tugas merealisasikan anggaran yang telah disetujui, dalam bentuk pekerjaan sesuai akun yang tertera dalam RKAKL tahun berjalan. Selain itu, pihaknya tidak bisa memberi keterangan secara pasti alasan sampai saat ini belum ada perawatan Jembatan Suramadu.
Baca juga Jembatan Suramadu Gratis, Jokowi Serahkan Nasib Pelabuhan Kamal ke Pakde Karwo dan Bupati Bangkalan
“Perpres sudah tegas, bahwa pembiayaan itu menggunakan APBN. Namun, mungkin masih dianggap tidak ada masalah teknis. Balai yang paham dan BPWS tidak tertarik tidak bertugas khusus dengan Jembatan Suramadu, jauh lebih luas Jembatan masalah very simple. Tapi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Wilayah Madura jauh lebih berat dan perlu konsentrasi full”, pungkasnya. (sfn/tfk)
