Diduga Terjadi Penggelembungan Suara, Saksi PKS Minta Penghitungan Suara Diulang

- Jurnalis

Senin, 22 April 2019 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saksi PKS Husairi saat menunjukkan C1 di depan Kantor Kecamatan Torjun.

Saksi PKS Husairi saat menunjukkan C1 di depan Kantor Kecamatan Torjun.

Sampang, (regamedianews.com) – Penghitungan suara tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Torjun terjadi protes dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Minggu (21/4/2019) malam.

Protes dilakukan karena penghitungan yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) tidak sesuai prosedur dan diduga terjadi penggelembungan suara.

Menurut Husairi saksi dari PKS yang menyaksikan langsung penghitungan suara tingkat Kecamatan Torjun, penghitungan yang dilakukan oleh PPK tidak diletakkan di papan penghitungan melainkan dihitung atau ditulis di atas meja.

Baca Juga :  Terkait Surat Edaran KPU RI Tentang Penambahan Anggota PPK Pemilu 2019, Ini Komentar Komisioner KPUD Sampang

Husairi menambahkan, tidak hanya terjadi kesalahan prosedur pada penghitungan, diduga juga terjadi penggelembungan suara pada calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota dapil 1 PKS nomor urut 1.

“Terjadi penggelembungan suara pada caleg PKS nomor urut 1 untuk wilayah Desa Patapan Kecamatan Torjun”, ujarnya.

Pihaknya beranggapan untuk Desa Patapan merupakan lumbung suara caleg Partai Hanura nomor 1. Dan berdasarkan C1, PKS tidak memperoleh suara di Desa Patapan. Namun ketika penghitungan suara tingkat kecamatan suara caleg PKS nomor 1 mendapat suara dua ribuan lebih.

Baca Juga :  Produk Kopi Jember Bersaing Dikancah Pasar Internasional

Dengan alasan tersebut, Husairi meminta kepada PPK dan Panwascam supaya dilakukan penghitungan ulang untuk Desa Patapan, karena penghitungan sudah tidak fair. (hsn/har)

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB